Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai PT Pertamina telah menjalankan program konversi minyak tanah ke gas LPG sesuai dengan yang direncanakan (on the right track) dan meminta program itu terus dijalankan dengan sosialisasi serta pengawasan yang ditingkatkan. "Tadi pengarahan Wapres Jusuf Kalla, soal konversi ini untuk PT Pertamina sudah on the right track," kata Dirut PT Pertamina Arie Soemarno seusai bertemu Wapres M Jusuf Kalla, di Jakarta, Kamis. Menurut Arie, Wapres juga mengungkapkan berdasar hasil evaluasi yang dilakukan program konversi minyak tanah ke gas LPG tersebut tetap dilanjutkan tidak ada perubahan. "Kita jalan terus, sosialisasi tetap diperkeras, ditambah dan dilakukan terus menerus, serta pengawasannya diperketat," kata Arie menirukan arahan Wapres Jusuf Kalla. Menyinggung banyaknya masyarakat yang antri minyak tanah Arie mengatakan, antrian pembeli minyak tanah selalu saja terjadi. Tanpa adanya program konversi tambah Arie, antrian seperti itu tetap saja terjadi. "Kita (Pertamina) tidak mengurangi kuota minyak tanah, kecuali untuk daerah-daerah yang sudah dikonversi ke gas LPG," kata Arie. Menurut Arie, program konversi sendiri tidak akan ada masalah selama masyarakat tidak membeli di luar kebutuhan rumah tangga. Arie menjelaskan, selama masyarakat membeli minyak tanah di luar kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk pompa air, kapal atau dioplos dengan solar dan sebagainya, maka akan terjadi antrian. Arie memberikan contoh terjadinya antrian minyak tanah di Tegal, atau Ngawi. Hal itu terjadi karena di wilayah tersebut minyak tanah digunakan untuk BBM pompa air. "Di situ, tanpa program konversi orang akan tetap mengantri karena orang beli di luar kebutuhan rumah tangga," kata Arie. Selama ini PT Pertamina tetap menyalurkan minyak tanah sesuai kuota sebesar 9,56 juta kilo liter pertahun. Menurut Arie selama hanya untuk kebutuhan rumah tangga maka tidak akan ada kekurangan pasokan minyak tanah. Untuk itu tambah Arie akan dicarikan cara pendistribusian yang lebih bisa memberikan jaminan lebih tepat sasaran. Arie juga mengungkapkan selain adanya permintaan yang di luar kebutuhan rumah tangga, ada juga yang menggunakan untuk industri. "Selain itu karena ada perbedaan harga subsidi dan harga ekonomi sekitar Rp3.000 akan tetap jalan," katanya. Ketika ditanyakan bagaimana jalan keluarnya, Arie mengaku belum tahu. Yang jelas tambahnya PT Pertamina siap untuk melakukan apa saja.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
