DPR sampaikan belasungkawa musibah Lion Air

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam terhadap korban dan keluarga korban pesawat jatuh Lion Air nomor penerbangan JT 610 rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang, Senin (29/10).

"Saya menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam terhadap korban dan keluarga korban, terkait dengan jatuhnya pesawat Lion Air JT610 dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang pada Senin pukul 06.33 WIB yang diperkirakan jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Dia meminta Badan SAR Nasional dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi segera memenggelar operasi penyelamatan dan evakuasi serta menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang itu.

Ia juga meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Udara sebagai regulator untuk mengoptimalkan pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan pesawat sebelum terbang secara rutin.

"Mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menginformasikan kondisi cuaca terkini kepada Air Traffic Control dan pilot pesawat," ujarnya.

Ketua Komisi V DPR, Fary Francis, mengatakan, Komisi V DPR prihatin dan berlangsungkawa atas peristiwa kecelakaan pesawat terbang itu.

Dia mengkritik lambannya respon pemerintah mengumumkan jatuhnya pesawat terbang Lion Air nomor penerbangan JT 610, karena informasi pesawat terbang itu jatuh sudah muncul sejak pukul 07.00 WIB dari Kantor SAR Jakarta, bahwa kapal KM AS Jaya 11 melihat pesawat Lion Air jatuh.

Hal itu menurut dia saat melihat, posisi kapal berada di koordinat 05 derajad 49,727 Lintang Selatan, 107 derajad 07,460 Bujur Timur arah timur laut, namun baru diinfokan pada pukul 09.00 WIB.

"Dalam waktu dua jam sejak pukul 07.00 WIB hingga Pukul 09.00 WIB, seharusnya banyak upaya aksi pencarian dan pertolongan yang sudah dilakukan," ujarnya.

Ia mempertanyakan mengapa ELT (Electronic Locator Transmitter) tidak berfungsi dan tidak dapat dideteksi/ terdengar oleh Kantor Pusat Badan SAR Nasional sehingga hal ini harus menjadi evaluasi pemerintah.