Wakil Ketua MPR berharap sistem pemilu di evaluasi

Berau, Kaltim (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR, Mahyudin menyampaikan bahwa dirinya prihatin melihat keadaan di Indonesia yang disebutnya mengalami darurat korupsi dan ia berharap adanya evaluasi menyeluruh di sistem pemilu.

"Saya berharap ada evaluasi menyeluruh dari seluruh pihak, termasuk sistem pemilu dan pilkada kita yang menelan biaya mahal serta cenderung disalahgunakan dengan kepentingan-kepentingan politik uang," kata pria asal Kalimantan Timur tersebut di selang Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kantor Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Sabtu kemarin (27/10).

Komentar tersebut muncul setelah Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 14 orang, termasuk anggota DPRD Kalimantan Tengah atas dugaan proyek kelapa sawit di daerah tersebut.

"Hampir setiap saat ada pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif yang baik ditangkap oleh KPK. Hal ini berkaitan dengan sistem demokrasi kita, karena bupati, walikota, DPRD dan DPR dipilih langsung menggunakan suara terbanyak," katanya.

Menurut Mahyudin, banyaknya pejabat-pejabat daerah yang terlibat kasus kuropsi dirasa akibat tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung.

"Politik berbiaya tinggi membuat setiap kontestan yang terpilih untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kampanye," sambungnya.

Dalam kesempatan itu Mahyudin juga mengibau agar masyarakat untuk tidak memilih kandidat yang melakukan politik uang atau money politic, agar kita terhindarkan untuk memilih para pejabat tidak berintegritas dan berpotensi lakukan korupsi ke depannya.

Oleh sebab itu ia ingin semua pihak mengevaluasi kembali sistem secara menyeluruh dalam pemilu dan demokrasi pemilihan langsung yang menelan biaya tinggi serta cenderung dimanfaatkan money politic.

"Sebagai langkah awal, pemilihan bupati, gubernur dan walikota cukup melalui DPRD. Kemudian pemilihan anggota DPR dan DPRD dilakukan secara proporsional tertutup, jadi partai sebagai lembaga pendidikan kader bisa mencari orang-orang berkualitas untuk diprioritaskan untuk menjadi anggota legislatif pusat dan di daerah," katanya.

Mahyudin menyebut langkah itu bisa membuat kita terhindar untuk salah pilih orang atau tidak berintegritas dan bisa meminimalisir biaya kampanye yang ditanggung oleh para kontestan pemilu.(KR-HSI)