Penggratisan tarif melintasi Jembatan Suramadu bagi kendaraan tidak akan berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Madura.
Surabaya (ANTARA News) - Jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Jawa dan Pulau Madura resmi digratiskan oleh pemerintah, bahkan tidak tanggung-tanggung peresmian penggratisan langsung dilakukan orang nomer satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo, Sabtu (27/10).
Tentunya upaya perubahan status Jembatan Suramadu mempunyai banyak tujuan, salah satunya terkait dengan ekonomi, kesejahteraan serta keadilan masyarakat Madura, hal itu seperti yang dikatakan Jokowi saat membuka peresmian penggratisan.
"Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Jokowi dalam sambutan saat peresmian Jembatan Tol Suramadu menjadi Jembatan Non-tol tersebut.
Upaya ini memang bagian dari optimisme pemerintah pusat dalam mendorong roda perekonomian Pulau Madura, sehingga dibuatlah kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu, atau berubah menjadi jalan umum yang bisa dilewati tanpa harus membayar.
Melihat kembali ke belakang, tujuan sejarah pembuatan Jembatan Suramadu adalah sama dengan apa yang dikatakan Jokowi, yakni ingin memajukan perekonomian beberapa wilayah Pulau Madura.
Namun pada kenyataannya, sejak jembatan sepanjang 5.438 meter itu diresmikan pada tahun 2009, perekonomian kawasan di sisi Madura belum tampak ada perubahan signifikan.
Hingga kini, dari empat kabupaten yang ada di wilayah Madura, dua di antaranya tergolong daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Bangkalan yang berada di sisi jembatan, serta Sampang.
Hal itu berbanding terbalik dengan sisi Surabaya yang tampak pembangunannya, sudah terlihat dengan banyaknya rumah toko (ruko) dan beberapa kios kecil atau warung kopi untuk melepas lelah warga sekitar.
Sebaliknya di sisi Madura selepas pintu keluar jembatan, pemandangan bentangan alam kosong masih tampak, bahkan beberapa kilometer masih terlihat lahan sawah yang luas dan sebagian gersang.
Hanya tampak beberapa kios warga penjual oleh-oleh khas Madura yang tidak tertata rapi, dan satu lagi makanan khas bebek Sinjai Madura yang mampu sedikit menarik pengendara untuk berhenti mampir.
Padahal, keberadaan lahan kosong yang cukup luas di sisi jembatan (Bangkalan) sangat strategis bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hotel atau tempat wisata lain, dengan pemandangan langsung jembatan yang diresmikan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di berbagai daerah Jawa Timur yang hanya 4,6 persen, cukup timpang jika dibandingkan dengan Madura yang mencapai 16 hingga 23 persen.
Tidak Berpengaruh
Sementara itu, Ketua Tim Ahli Kamar Dagang dan Industri Jatim, Edy Juwono mengatakan, upaya penggratisan tarif melintasi Jembatan Suramadu bagi kendaraan tidak akan berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Madura.
Alasannya, keberadaan jembatan Suramadu sudah ada sekitar 10 tahun lalu, dan selama itu tidak membuat daerah pinggiran jembatan dan di sisi Madura tumbuh.
Di sisi lain, kata dia, penggratisan akan berdampak pada biaya perawatan dan kualitas jalan, sebab perawatannya membutuhkan biaya yang tinggi.
Edy mencontohkan penggratisan yang sebelumnya dilakukan untuk jalur motor, dan terbukti perawatannya berkurang, sehingga banyak pengendara roda dua mengeluh karena jalannya tidak mulus serta berbahaya.
"Artinya, apabila memang jalur mobil digratiskan harus siap dengan biaya perawatan yang lebih tinggi, sebab untuk jalur motor yang juga gratis, kualitasnya menurun," kata Edy.
Edy mengaku, tidak adanya perubahan signifikan kemajuan di sisi Madura dalam kurun sepuluh tahun terakhir disebabkan tidak ada niat dan kesepakatan bersama pemerintah daerah setempat.
Sebab apabila ada kesepakatan antarkepala daerah sebelumnya, sisi Madura diyakini akan tetap maju, meski harus bayar untuk menuju ke sana.
"Saya kira meski membayar juga, pengusaha dan masyarakat Madura tidak terlalu keberatan, sebab cuma Rp15 ribu. Oleh karena itu yang perlu adalah niat dan adanya kesepakatan memajukan Madura," katanya.
Hal senada dikatakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Dr H Muh Syarif MSi. Ia meminta agar empat kepala daerah di Pulau Madura, segera melakukan konsolidasi demi percepatan pengembangan ekonomi Madura setelah berubahnya status Suramadu.
"Saya kira pembebasan tarif tol Jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu ini awal yang baik untuk segera menggerakkan ekonomi di Pulau Madura," katanya.
Syarif meyakini, setelah Jembatan Suramadu digratiskan untuk seluruh jenis kendaraan, kemiskinan dua daerah tertinggal di Madura itu bisa segera diatasi.
"Pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu ini adalah bagian dari proses pengembangan kawasan Madura," katanya.
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi empat kepala daerah di Madura untuk segera saling berkomunikasi, membahas percepatan pengembangan ekonomi. "Saya yakin Madura bisa cepat membangun," ucapnya.
Tetap Optimistis
Meski beberapa pihak mengaku pesimistis kemajuan Madura pascaperubahan status Jembatan Suramadu, namun Ikatan Keluarga Madura (Ikama) optmistis para investor akan berdatangan ke Pulau Madura untuk menanamkan investasinya seiring dibebaskannya tarif Jembatan Suramadu.
"Efek dari pembebasan tarif adalah investor akan mudah masuk ke Madura," ujar Ketua DPW Ikama Jatim, Buchori Imron, kepada wartawan.
Hal senada juga dikatakan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Ia menyatakan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat di empat kabupaten di Pulau Madura itu.
"Saya sangat mendukung pemerintah membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu tersebut, sebab, dampaknya tentu pada perekonomian masyarakat Madura," kata Baddrut.
Mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, penggratisan membuat akses transporasi dari Surabaya ke Madura akan semakin lancar, dan pengembangan ekonomi di Madura jadi akan lebih cepat.
Kemudahan ini di satu sisi tentu akan banyak menarik minat investor untuk berinvestasi di Madura, ujar Baddrut.
Disadari atau tidak, pro-kontra terkait adanya suatu kebijakan adalah hal wajar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, keputusan penggratisan status Suramadu menjadi suatu pertaruhan bagi Madura dan tantangan untuk membuktikan bahwa upaya pemerintah pusat tidak sia-sia dalam mendorong perekonomian daerah.*
Baca juga: Tol Suramadu digratiskan sudah disetujui DPR
Baca juga: PUPR: RAPBN 2019 muat biaya perawatan Suramadu
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
