Bali rancang regulasi pengelolaan energi bersih

Perlu terobosan pemanfaatan teknologi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, biomasa dan arus laut, sehingga suatu saat benar-benar bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan energi dan mengurangi ketergantungan dari Jawa

Denpasar, (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali segera merancang sejumlah regulasi terkait pengelolaan energi bersih, sejalan dengan komitmen Gubernur Wayan Koster untuk mewujudkan kemandirian energi di "Pulau Dewata" itu.

"Kami akan segera merancang peraturan daerah (perda) tentang Rencana Umum Energi Provinsi Bali dan akan diikuti penerbitan Pergub Pengelolaan Energi Bersih di Provinsi Bali," katanya disela-sela peringatan Hari Listrik Nasional ke-73 di Denpasar, Sabtu.

Menurut dia, kedua regulasi tersebut merupakan implementasi komitmen Pemprov Bali dalam mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan energi bersih terbarukan, sebagai alternatif yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Langkah yang akan ditempuh dan diatur dalam regulasi antara lain mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta melakukan konversi penggunaan batubara ke gas. Upaya lain yang lebih konkret adalah penggunaan sepeda motor listrik yang akan dicanangkan dalam waktu dekat.

"Apalagi Kementerian ESDM telah menjadikan Bali sebagai daerah percontohan penggunaan sepeda motor listrik," ujarnya.

Langkah ini mendapat dukungan PT PLN Distribusi Bali yang pada peringatan Hari Listrik ke-73 menyerahkan satu unit sepeda motor listrik kepada Gubernur Koster.

Tidak hanya menerima secara simbolis, gubernur pun sempat mencoba mengendarai sepeda listrik bantuan PLN. "Enak dikendarai, tanpa suara dan tanpa emisi gas buang sehingga bisa mengurangi polusi suara dan polusi udara. Yang terpenting, dengan menggunakan sepeda listrik, masyarakat bisa menghemat pengeluaran," katanya usai mencoba sepeda listrik.

Gubernur akan segera menindaklanjuti program percontohan ini dan berencana mengawalinya dari lingkungan birokrasi serta melakukan pendekatan dengan manajemen hotel.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan PT PLN karena terhitung sejak Oktober 2018, rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Bali tercatat sudah mencapai 100 persen. Itu berarti, 100 persen penduduk Bali telah terjangkau listrik.

Menurut dia, prestasi ini patut diapresiasi karena Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mencapai RE 100 persen.

"Terima kasih untuk jajaran PLN, ini merupakan kado buat saya sebagai gubernur yang baru. Saya yakin, upaya mewujudkan RE 100 persen bukanlah hal yang mudah, butuh kerja keras dan perjuangan," ujarnya.

Namun demikian, ia tetap mengingatkan kompleksitas permasalahan energi yang akan dihadapi Bali di masa-masa mendatang. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan konsumsi listrik Bali yang cukup tinggi yaitu sebesar 3,3 persen.

Persoalan lain, Bali juga tidak mempunyai sumber energi konvensional seperti minyak, gas dan batubara. Selain itu, potensi energi terbarukan yang dimiliki Bali juga tidak terlalu besar.

Gubernur berpendapat, ke depannya Bali perlu mengupayakan terobosan serta pemanfaatan teknologi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, biomasa dan arus laut. Ia berharap, suatu saat Bali benar-benar bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan energi dan mengurangi ketergantungan dari Jawa.

Sementara itu, General Manager (GM) PLN Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa melaporkan bahwa secara umum kondisi kelistrikan Bali relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah daerah di Indonesia.

Daya mampu pembangkit yang ada di Bali saat ini sebesar 885 MW dengan beban puncak pada 2018 mencapai 845 MW. Dengan kata lain, Bali mempunyai cadangan daya sebesar 40 MW.

Selain itu, daya mampu pembangkit di Bali juga masih dibantu oleh kabel laut sebesar 340 MW. Sejalan dengan komitmen Gubernur Koster, PLN juga berkomitmen mewujudkan kemandirian listrik di Daerah Bali.