Presiden serahkan penanganan masalah Ujung-Kamal ke Gubernur Jatim

Surabaya, Jawa Timur/Jatim (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyerahkan penanganan masalah penyeberangan kapal feri jalur Dermaga Ujung di Surabaya ke Kamal di Bangkalan, Madura, setelah pembebasan biaya tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) kepada Gubernur Jatim Soekarwo.

"Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontra, itu biasa," katanya kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, usai meresmikan Jembatan Suramadu sebagai jalan nontol, Sabtu sore.

Pembebasan biaya tol bagi seluruh jenis kendaraan yang melintasi Jembatan Suramadu mulai petang ini akan berdampak pada lalu lintas penyeberangan kapal feri jalur Ujung-Kamal, diperkirakan menjadikannya semakin lesu.

"Itu nanti biar Gubernur Pakde Karwo yang mencarikan solusinya," kata Presiden menggunakan nama sapaan Gubernur Jatim.

Presiden menjelaskan pembebasan biaya jalan tol Suramadu dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai tokoh masyarakat di Madura dan Jawa Timur.

Mulai tahun 2015, setelah dilakukan kajian, pemerintah menggratiskan biaya tol bagi kendaraan roda dua yang melintas di Jembatan Suramadu, dan pada 2016 pemerintah menyetujui pemotongan 50 persen tarif tol bagi kendaraan roda empat atau lebih.

"Ternyata itu belum memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Madura. Masih terjadi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Madura jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain sekitarnya seperti Surabaya dan Gresik," kata Presiden.

Ia lalu mengutip data angka kemiskinan di berbagai daerah Jawa Timur yang hanya 4,6 persen, sedangkan di Madura angkanya mencapai 16 hingga 23 persen.

Pemerintah berharap pembebasan ongkos jalan tol di Jembatan Suramadu bisa memacu pertumbuhan ekonomi Madura.

"Tetap prioritas yang paling utama adalah pertumbuhan ekonomi, khususnya di Pulau Madura. Biar nanti perawatan Jembatan Suramadu diambilkan dari APBN," kata Presiden.

Jembatan Suramadu dibangun pada masa pemerintahan Presiden Megawati tahun 2003 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 juni 2009. Pembangunannya menghabiskan biaya Rp4,5 triliun.