Menyambut dua pertemuan internasional mengenai kelautan

Jakarta (ANTARA News) - Membicarakan mengenai sumber daya kelautan seolah tidak ada habis-habisnya. Apalagi kalau menyangkut kelestarian dan perlindungan sumber daya lautnya.

Dalam koteks itu, dua pertemuan internasional mengenai kelautan berlangsung Indonesia, tepatnya di Bali. Dua pertemuan itu, kini sedang dalam persiapan pelaksanaan oleh instansi terkait.

Penyelenggaraan pertemuan internasional yang berlangsung di Indonesia menunjukkan betapa penting posisi kelautan nasional, di samping potensi sumber daya alamnya yang sangat besar. Di sisi lain juga menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap hal itu.

Dua agenda pertemuan internasional itu, yakni “The 4th Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land- Based Activities (IGR-4)”.

Pertemuan ini diselenggarakan pada 31 Oktober-1 Nopember 2018 di kawasan Nusa Dua, Bali. Delegasi beberapa negara dan lembaga internasional terkait masalah ini dipastikan hadir.

Sebagai persiapan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Direktur Kelautan United Nation Enviroment Programm (UNEP) Lisa Emelia Swenson didampingi Coordinaor Global Program of Action (GPA) Habib Al Hadr melakukan pertemuan. Ini sebagai evaluasi akhir kesiapan pelaksanaan kegiatan.

Hadir pula Dubes RI untuk Kenya, Uganda , Demokratik Kongo dan sekaligus permanent representative untuk UN Environment dan UN Habitat, Soehardjono Sastromihardjo, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono dan Dirjen PPKL KLHK Karliansyah.

IGR Meeting ke-4 ini mengambil tema “Pollution in Ocean and Land Connection”. Tema ini diambil sebab polusi merupakan masalah yang sangat serius menyangkut polusi air dan udara.

Polusi laut menjadi perhatian global terutama berkaitan dengan sampah plastik. Karena itu, materi yang dibahas meliputi hal pokok program aksi program.

Dengan tema itu, pertemuan ini menegaskan bahwa aksi-aksi global dalam penanganan pencemaran air (laut) semakin dibutuhkan. Maka kegiatan akan meliputi kolaborasi untuk tindak lanjut resolusi dan komitmen tindakan dari hasil meeting UNEA-3, konfirmasi komitmen negara untuk semua konvensi dan rencana aksi .

IGR Meeting ini dinilai penting untuk setting politik negara-negara dalam penguatan kebijakan dan strategi dalam perlindungan lingkungan termasuk laut dalam kapasitas sumber daya manusia dan untuk mencapai sasaran penanaganan pencemaran.

Yang tak kalah penting untuk proses belajar dan tukar pengalaman dalam kerja sama, penguatan kebijakan, penguatan inisiatif program/kegiatan secara nyata dan langkah-langkah aksi lapangannya. Pemrintah berharap hasil yang baik dari IGR-4 ini.

Langkah Nyata

Indonesia menerima mandat pelaksanaan IGR Meeting ini sejak tahun 2017, tapi karena erupsi maka diundur menjadi tahun 2018. Kegiatan ini diselenggaralan oleh UNEP dan dilaksanakan oleh Indonesia sebagai tuan rumah.

Dari 108 negara anggota sudah terdaftar, 89 negara sudah menyatakan akan hadir dengan kehadiran sekitar 300-400 pejabat pemerintah di dunia.

Secara regional, penyelarasan target regional dan nasional terkait pencemaran dikaitkan dengan ageda SDGs 2030 termasuk target sukarela bebas pencemaran serta opsi-opsi operasional. Bisa juga nanti berkembang pada ide-ode inisiatif berbagai negara dan juga akan dibahas agenda untuk 2018-2022.

Untuk Indonesia, komitmen mengatasi pencemaran cukup jelas. Hanya saja dibutuhkan langkah nyata penanganannya.

Indonesia memerlukan berbagai kondisi (circumstances ) untuk mengatasinya dengan nyata dan cepat.

Untuk penanganan sampah, misalnya, di Indonesia komitmen semakin kuat dengan keluarnya Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut pada 17 September lalu.

Selain itu juga langkah-langkah inovasi dan persiapan-persiapan pengaturan Extended Producer Responsibilty (EPR), Bank Sampah dan Bank Sampah Online berbasis aplikasi smartphone dan sebagainya.

Kolaborasi pemerintah, pemda, pelaku bisnis dan masyarakat serta para pegiat atau aktivis merupakan kunci sukses. Pemerintah akan terus mendorong dan fasilitasi.

Laut Kita

Selain pertemuan bertarap internasional bidang kelautan itu, satu lagi pertemuan serupa yang juga diselenggarakan di Bali. Yakni "Our Ocean Conference" (OOC) pada 29-30 Oktober 2018.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, OCC akan diikuti 1.900 delegasi. Peserta sebanyak itu berasal dari berbagai negara dan lembaga internasional.

Bahkan ada enam kepala negara atau presiden, satu wakil presiden, 36 menteri yang sudah menyatakan kehadirannya.

Selain itu, kata Susi usai mengikuti rapat terbatas persiapan "Our Ocean Conference 2018 (OOC) di Istana Bogor, Senin (22/10), OCC diikuti oleh 200 "civil society" serta ada banyak organisasi kemasyarakatan lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan yakin penyelenggaraan OCC ini akan sukses karena Indonesia sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. OCC ke-5 ini akan memprioritaskan beberapa isu, di antaranya area konservasi laut, komitmen mencegah polusi laut dari sampah plastik, perikanan berkelanjutan hingga pergantian iklim.

Bagi Susi pelaksanaan OCC 2018 ini akan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bidang kelautan internasional. Indonesia yang akan menjadi poros maritim harus menunjukkan kepemimpinan di bidang kelautan internasional.

Selain itu, penyelenggaraan OCC ini juga akan memberikan keuntungan yang positif terhadap kebijakan-bejakan kelautan internasional.

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo meminta laporan secara detail terkait penyelenggaraan OCC 2018 yang sudah mepet waktu pelaksanaannya.

Rapat terbatas persiapan OCC 2018 ini dihadiri beberapa menteri Kabinet Kerja, diantaranya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkes Nila Moeloek, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Presiden berharap pelaksanaan OCC 2018 ini bisa membuktikan Indonesia sebagai negara besar setelah berhasil menyelenggarakan acara-acara kelas dunia. Ini adalah kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia dalam menyelenggarakan acara kelas dunia.

Kepala negara menegaskan bahwa penyelenggaraan OCC ini untuk membangun sebuah kepercayaan dari dunia internasional yang terus harus dijaga.

Keberhasilan menyelenggarakan acara kelas dunia untuk membuktikan Indonesia adalah negara besar. Ini adalah kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia dalam menyelenggarakan acara kelas dunia.

Baca juga: Pengelolaan hutan era Jokowi disampaikan ke dunia
Baca juga: Menteri: TORA solusi konflik lahan kawasan hutan