"Kami ingin program-program kesejahteraan yang ditargetkan, bisa menjangkau lebih banyak warga Jakarta yang berhak itu bisa tercapai," jelas Gubernur Anies.
Untuk mengimplementasikan niatan tersebut agar lebih tajam, Anies menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan serikat pekerja lainnya di Balaikota Jakarta, Kamis petang, untuk membahas peningkatan kesejahteraan tersebut termasuk bagi warga yang berada dalam asosiasi.
Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta ingin berkolaborasi dengan berbagai federasi serikat pekerja dan buruh di Jakarta guna memastikan program-program pemerintah telah menjangkau semua warga yang berhak baik dalam aspek pendataan, aspek pendaftaran dan aspek pemastian bahwa mereka semua memiliki kesempatan yang sama.
Anies menyebut pihaknya memiliki program kartu pekerja yang jangkauannya harus luas, karena itu pihaknya memerlukan bantuan dari teman-teman federasi serikat pekerja. Selain itu, pihak Pemprov DKI juga memiliki program DP 0 rupiah bernama Samawa dan mengharapkan agar pekerja yang sudah berhak dan memenuhi kriteria bisa memanfaatkannya.
"Kerja bersama ini yang tadi kami bicarakan. Kami ingin agar semua hal itu, baik terkait dengan pangan bersubsidi, Transjakarta, keanggotaan di Jakgrosir, maupun fasilitas KJP bagi anak-anak dan para pekerja itu menjangkau lebih banyak," tuturnya.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang melibatkan dan berkolaborasi dengan masyarakat termasuk pihaknya, serta berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan pekerja di Jakarta.
Ia menilai program-program Pemprov DKI Jakarta dalam hal peningkatan kesejahteraan pekerja telah tepat sasaran dan tepat manfaat, baik regulasi maupun implementasinya. Berbagai federasi serikat pekerja di Jakartapun, menurutnya, akan mendukung program-program tersebut, karena dianggap realistis.
"Kami mengapresiasi program-program yang langsung berorientasi kepada masyarakat kelas bawah dan menengah bawah, termasuk kaum buruh. Program kartu pekerja, dalam hal ini biaya transportasi yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, kemudian juga potongan atau diskon terhadap harga barang, dan juga rumah dengan DP 0 Rupiah, itu sesuatu yang sangat dinantikan. Partisipasi aktif pekerja menjadi penting, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang bersifat solutif," ucap Said.
Baca juga: Buruh kampanye kenaikan upah plus 50 dolar AS
Baca juga: Demi fasilitasi pekerja, BPTJ tambah bus premium Bogor-Jakarta
Baca juga: 41.869 TKI di wilayah Jakarta sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
