Sydney (ANTARA News) - Anggota Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dari Kelompok ekonomi berkembang termasuk Indonesia tidak setuju jika Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) yang diusulkan Amerika Serikat (AS) di KTT APEC Ha Noi tahun lalu dilakukan dalam jangka pendek.Usulan itu dikhawatirkan akan mereduksi komitmen bersama untuk mendukung sistem perdagangan multilateral di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kepada wartawan di Sydney, Rabu, mengatakan, ide FTAAP bisa saja terus dipelajari dan kalau pun lantas disetujui, FTAAP itu merupakan "sesuatu yang akan dilakukan dalam jangka panjang". Alasan di balik keengganan Indonesia dan kelompok berkembang dalam APEC itu adalah adanya kekhawatiran bahwa FTAAP akan mereduksi komitmen bersama untuk mendukung sistem perdagangan multilateral di bawah WTO, adanya perbedaan kapasitas dan tingkat pembangunan di antara anggota APEC sendiri, dan belum adanya kesepakatan secara prinsip bahwa APEC akan dijadikan "forum negosiasi", katanya. "Yang kita lebih setuju adalah kita sepakati sesuatu tapi secara APEC. Mengingat APEC bukanlah negotiating forum (forum perundingan) bagi kita untuk menyepakati sesuatu, negosiasinya bisa dilakukan di WTO, bisa di regional agreement atau bilateral agreement (perjanjian regional/bilateral) yang sudah ada sekarang," katanya. Apa yang perlu didorong semua anggota APEC adalah langkah-langkah yang bisa meningkatkan perdagangan dan investasi tanpa harus melaksanakan FTAAP seperti menurunkan biaya fasilitasi perdagangan tambahan lima persen lagi hingga 2010, katanya. Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Pembiayaan dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Mahendra Siregar mengatakan, apa pun kesepakatan yang dihasilkan KTT APEC di Sydney, termasuk dukungan bagi ide integrasi ekonomi regional (REI) yang di dalamnya tercakup usul FTAAP, tidak bisa menggantikan Agenda Pembangunan Doha (DDA) WTO. Usul FTAAP itu digulirkan Amerika Serikat (AS) dalam KTT ke-14 APEC di Ha Noi, 18-19 November 2006. Dalam Deklarasi Ha Noi itu, para pemimpin APEC telah menginstruksikan kepada para pejabat 21 anggota ekonomi untuk melakukan studi lebih lanjut tentang "cara-cara" mempromosikan integrasi ekonomi kawasan, termasuk FTAAP, sebagai "prospek jangka panjang", dan melaporkan hasil studi itu kepada KTT APEC di Australia. Perlu dukungan politik Terkait dengan proses perundingan Putaran Doha WTO, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, seluruh menteri APEC yang memulai pertemuan dua harinya hari Rabu (5/9) memandang penting dukungan politik yang kuat dari para pemimpin APEC bagi keberlanjutan proses perundingan tersebut. Dukungan tersebut ditandai dengan adanya satu pernyataan terpisah tentang negosiasi WTO dalam pertemuan mereka pada 8-9 September ini. "Kepala negara (dan pemerintahan dari anggota-anggota ekonomi) APEC diharapkan mengeluarkan stand alone statement (pernyataan terpisah) mengenai negosiasi WTO yang di dalamnya berisi ambitious and balance outcome (hasil yang ambisius dan berimbang)," katanya. Ia mengatakan, masalah proses negosiasi Putaran Doha yang sedang berlangsung di Jenewa pekan ini merupakan isu pertama yang dibahas para menteri dalam pertemuan ke-19 mereka ini. Selain itu, dibahas pula isu-isu lain seperti FTAAP, keamanan manusia, dan keselamatan produk. Mari mengatakan, adanya kata-kata ambitious and balance outcome dalam pernyataan terpisah para pemimpin APEC mengenai perundingan WTO itu nantinya bermakna keseimbangan bagi kepentingan semua anggota. Amerika Serikat misalnya selalu menekankan kata ambitious outcome yang bermakna "akses pasar" namun kepentingan negara-negara berkembang juga harus terakomodasi. "Kuncinya adalah political will (kemauan politik) dan Indonesia menilai ini penting karena (sekarang) ini adalah putaran negosiasi di mana pembangunan menjadi sentral dan wajar kalau negara maju memberi lebih dari negara-negara berkembang," katanya.Sementara itu, rancangan pernyataan terpisah para pemimpin APEC tentang negosiasi WTO itu, menggarisbawahi pentingnya sistem perdagangan dunia yang didasarkan pada aturan-aturan WTO dan dukungan mereka untuk menyukseskan Putaran Doha. Para pemimpin APEC dalam rancangan pernyataan terpisah yang diperoleh ANTARA News itu juga menekankan pentingnya hasil yang substantif di dalam semua aspek Putaran Doha sebagai cara terbaik untuk memajukan tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan negara-negara anggotanya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007