KPK panggil lima saksi TPPU Zainudin Hasan

Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dalam kasus TPPU dengan tersangka ZH

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dalam kasus TPPU dengan tersangka ZH," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lima saksi itu antara lain Direktur PT Jhonlin Marine Trans Ken Leksono, Fivindria Sepran seorang arsitek serta tiga saksi lainnya dari pihak swasta masing-masing Tamrin, Dewi, dan Burhanuddin Abdul Hamid.

Dalam penyidikan kasus TPPU itu, KPK sedang mengkonfirmasi terhadap para saksi yang dipanggil terkait aliran dana untuk Zainudin dan aset-aset apa saja yang dimiliki oleh Zainudin.

KPK pada Jumat (19/10) telah mengumumkan Zainudin Hasan sebagai tersangka TPPU.

Zainudin dalam jabatan sebagai Bupati Lampung Selatan diduga pada 2016-2018 telah menerima dana melalui tersangka anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan senilai total sekitar Rp57 miliar.

Diduga persentase "fee" proyek yang dalam tiga tahun tersebut sekitar 15 sampai 17 persen dari nilai proyek.

Diduga, tersangka Zainudin melalui Agus membelanjakan penerimaan dana dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga, pihak lain atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tersangka Zainudin.

Terkait dugaan penerimaan tersebut, KPK kemudian menemukan dugaan tindak pldana pencucian uang yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk.

Selanjutnya, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dilakukan oleh tersangka Zainudin dari tahun 2016-2021.

KPK juga telah menyita sembilan unit bidang tanah serta tiga unit kendaraan darat dan air terkait TPPU oleh Zainudin itu.

Terhadap Zainudin disangkakan melanggar pasal 3 Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zainudin yaitu dugaan menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.