DPR-pemerintah sepakat relokasi lapangan tembak

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing mengatakan lembaganya, pemerintah, pengelola kawasan senayan dan Polri sepakat merelokasi lapangan tembak yang berada di belakang Kompleks Parlemen.

Hal itu dilakukan setelah BURT menggelar rapat dengan pemerintah, pengelola kawasan senayan dan Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

"Kami sudah laksanakan rapat dengan Kemenpora, Kementerian Sekneg, pengelola senayan, dan Polri, hasilnya disepakati menutup atau merelokasi lapangan tembak segera mungkin," kata Anton di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan terkait tempat relokasi lapangan tembak, pihaknya menyerahkan kepada kementerian terkait dan lintas kementerian untuk mencari tempat.

Namun dia menekankan keberadaan lapangan tembak sangat dekat dengan objek vital yaitu Kompleks Parlemen dan di sekitarnya ada sekolah, hotel, dan restoran.

"Nanti mereka yang mencari tempat, Kemenpora sudah jelaskan, di Korea Selatan, lapangan tembak jaraknya 25 kilometer dari gedung parlemen," ujarnya.

Selain itu menurut Anton, rapat tersebut juga sepakat meningkatkan keamanan di Kompleks Parlemen dan perumahan para pejabat negara.

Dia menjelaskan sebelumnya sudah ada nota kesepahaman antara DPR dengan Polri dan pihaknya meminta keamanan di Kompleks Parlemen terintegrasi dengan pihak keamanan.

"Kami minta komandannya bintang dua (berpangkat Irjen Pol), apa bedanya DPR dengan Istana Negara, disini ada 560 pejabat negara, tahun depan ada 575 pejabat negara," katanya.

Anton mengatakan dalam rapat tersebut tidak dibahas mengenai wacana penggunaan kaca anti-peluru karena rekomendasi utamanya adalah relokasi atau pemindahan lapangan tembak dan akhirnya disetujui.

Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengakui dalam rapat tersebut salah satu poinnya adalah menugaskan tim lintas kementerian/lembaga termasuk pemda agar mendapatkan lokasi yang pas untuk lapangan tembak.

Dia mengatakan karena penugasannya baru maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Setneg maupun Pemda DKI Jakarta dan pengelola GBK.

"Kami kurang tahu kalau di Jakarta karena tadi sudah kami sampaikan gambaran kalau di luar negeri pada umumnya agak menjauh dari pusat kota," katanya.