Menhub: Papua jadi pusat pembangunan Indonesia Sentris

“"Disparitas harga terjadi karena memang terbatas dan tidak adanya angkutan ke Papua.."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai konektivitas yang dibangun dalam konteks Indonesia Sentris menjadi prioritas, dan Papua menjadi pusat pembangunan dalam konteks itu.

"Kalau kita bicara mengenai Indonesia Sentris, maka memang Kemenhub menjadi salah satu pihak yang senantiasa harus memberikan terbaik, melalui penciptaan konektivitas. Baik melalui akses darat, laut, ataupun udara," kata Budi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Penguatan Indonesia Sentris" di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Karena itu, ia menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pembangunan Indonesia Sentris karena adanya dispartitas harga.

“Disparitas harga terjadi karena memang terbatas dan tidak adanya angkutan ke Papua, baik dari NTT, Kaltara (Kalimantan Utara), dan Natuna. Ini yang secara langsung harus diselesaikan,” tuturnya.

Strategi persoalan itu, menurut Budi, adalah dengan membangun pelabuhan dan bandara, khususnya di beberapa tempat yang menggambarkan kesenjangan tersebut.

Ia menuturkan telah dibangun Bandar Udara Nop Goliat Dekai yang melayani Kota Dekai, Ibu kota dari Kabupaten Yahukimo, Papua, dengan anggaran lebih dari Rp500 milliar untuk menggantikan Bandara Wamena, yang bertujuan pesawat apapun dapat masuk ke bandara itu dan logistik pun langsung bisa didistribusikan.

"Menjadi catatan bahwa kalau kita bicara Indonesia Sentris maka urgensinya sangat terasa di Pegunungan Jayawijaya. Di mana tempat itu susah dijangkau. Itulah sebabnya, kami membangun banyak bandara di sana," tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, pembangunan bandara harus disegerakan agar konektivitas dan suplai logistik berjalan dengan baik.

"Kemenhub mensuplai bahan-bahan pokok. BUMN mensuplai bahan bakar. Alhasil, apresiasi pun banyak diberikan masyarakat," katanya.

Di Papua sendiri kini terdapat 48 bandara yang dialokasikan dari 40 persen APBN, sementara itu di Papua Barat dibangun 16 bandara.

"Fokus pembangunan pada keamanan dan aksesibilitas. Kalau dulu kita selalu mendengar kecelakaan, Alhamdulillah sekarang sangat berkurang banyak," ujarnya.

Selain pembangunan bandara-bandara, sambung dia, disparitas itu juga diselesaikan dengan tol laut sebagai upaya menyediakan angkutan logistik ke Wilayah Timur, terutama dari Surabaya, sampai ke Makassar, Ternate, Merauke.

Budi berpendapat sejumlah langkah itu menurunkan secara signifikan disparitas yang terjadi yang akan membuka peluang-peluang bisnis baru.

"Kita mengintensifkan dengan Bulog dan juga Semen Indonesia agar bahan-bahan menjadi murah," katanya.

Selain tol laut, Budi mengungkapkan, pemerintah juga membangun tol udara yang saat ini sudah mendistribusikan berton-ton logistik serta penumpang.

"Sebagai catatan, kesetaraan wilayah dalam infrastruktur menjadi perhatian dari kami. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan tidak saja ada di perkotaan, tapi juga di desa-desa," ujarnya.

Hingga kini tercatat sudah dibangun 10 bandara dan akan dibangun tujuh bandara serta tiga bandara untuk direvitalisasi.

Di sektor kereta api, menurut Budi, saat ini mulai diupayakan untuk kerja sama dengan swasta, yaitu KPBU seperti di Makassar-Parepare.