Apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK hingga pada tahun keempat adalah penguatan Indonesia sentrisJakarta (ANTARA News) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Kabinet Kerjanya selama empat tahun terakhir terus berupaya mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris dan tidak lagi didominasi daerah tertentu.
"Apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK hingga pada tahun keempat adalah penguatan Indonesia sentris," kata Staf Khusus Presiden, Johan Budi, dalam acara jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.
Menurut Johan Budi, sebelumnya kerap kali ada anggapan bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia lebih bersifat jawa sentris.
Namun, lanjutnya, setelah Presiden Jokowi dilantik maka hal tersebut diubah menjadi pembangunan yang Indonesia sentris.
Dengan demikian, menurut dia, pada saat ini di beragam daerah dapat dilihat bagaimana pembangunan dilakukan di berbagai wilayah di Nusantara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah berfokus dalam mengatasi disparitas seperti dalam aspek logistik.
"Disparitas terjadi, karenanya kita fokus membangun pelabuhan dan bandara di berbagai tempat guna mengatasi kesenjangan itu," kata Budi Karya Sumadi.
Menhub mencontohkan, selama pemerintahan Jokowi-JK, di Papua dikembangkan 48 bandara dan di Papua Barat dikembangkan 16 bandara.
Selain itu, ujar dia, disparitas juga diselesaikan dengan tol laut sebagai suatu upaya pemerintah memberikan subsidi bagi angkutan laut di titik-titik kawasan Timur, serta ada juga tol udara.
Sedangkan pembicara lainnya antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, juga menyampaikan pandangannya bahwa pembangunan oleh pemerintah adalah Indonesia sentris.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan anggaran dana desa yang dikucurkan ke desa-desa harus mampu mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia.
"Untuk itu anggaran dana desa harus benar-benar tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan desa masing-masing," katanya di Lubukpakam, Senin (8/10), pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 yang dipusatkan di Balairung Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara.
Presiden Jokowi mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp187 triliun yang peruntukannya sudah dirasakan oleh masyarakat desa, seperti pembangunan jembatan, jalan desa, pembangunan sekolah PAUD, irigasi, maupun pembangunan desa lainnya.
Baca juga: DPR: Pembangunan nasional Jokowi-JK berorientasi Indonesia sentris
Baca juga: Ekonom: pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa-sentris
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2018
