Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika ada warga masyarakat yang tidak suka terhadap pemerintah, maka hal itu bisa dinyatakan setiap lima tahun melalui pemilu dan bukannya dilakukan pada saat pertengahan pemerintahan. "Kalau anda tak suka (pemerintahan ini), lima tahun lagi (pemilu) nyatakan tak suka. Bukan di tengah-tengah (pemerintahan) seperti saat ini," kata Wapres saat membuka orientasi fungsionaris pengusaha nasional di Jakarta, Rabu. Menurut Wapres, seringkali apa pun kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mendapatkan protes dari masyarakat. Wapres mencontohkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi beban subsidi di APBN. "Saat ini 40 persen anggaran lari. Rp 100 triliun untuk bayar subsidi, kemudian bayar bunga dan cicilan sekitar Rp300 triliun. Jadi 40 persen anggaran lari ke situ," kata Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Karena itulah, kata Jusuf Kalla, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM. Setidaknya dengan konversi minyak tanah ke gas LPG, maka akan dihemat dana subsidi sekitar Rp30 triliun. "Tapi namanya bangsa ini, semua salah. Subsidi tinggi salah, dikurangi juga salah. Tapi pemerintah lihat itu hanya pandangan. Jadi kebijakan itu tetap jalan," kata Jusuf Kalla. Wapres juga mengungkapkan pengalamannya saat mencari lahan untuk pembangunan 1.000 tower, namun ternyata lahan di bekas Bandara Kemayoran sudah habis dikapling-kapling pengusaha. Akhirnya selaku Wapres, ia memerintahkan agar kerjasama dengan pihak swasta diputuskan. "Putuskan semua kontrak tersebut. Kalau mau berkelahi di pengadilan ayo, tapi jangan berkelahi dengan rakyat," katanya serius. Menurut Jusuf Kalla, beberapa kebijakan seperti pembangunan rusun 1.000 tower, konversi minyak tanah dan sebagainya diambil pemerintah untuk kesejahteraan rakyat kecil. Kegiatan orientasi pengusaha nasional ini diselenggarakan oleh Indonesia Entrepreneur Forum (Inef) yang merupakan kepanjangan tangan dari Partai Golkar. Dalam forum ini, juga dilakukan dialog antara pengusaha dan Wapres. Wapres mengaku acara orientasi ini memang dilakukan dengan tujuan untuk mendengarkan masukan dan apa kemauan para pengusaha. Hal itu penting diketahui agar Partai Golkar bisa menjembatani agar bisa maju. "Pemerintah mendengarkan pengusaha maunya apa untuk maju. Jadi bukan maunya partai," kata Jusuf Kalla. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007