Teheran (ANTARA News) - Gerakan Non-Blok (GNB), yang terdiri atas negara berkembang, Selasa, menyampaikan dukungan bagi rencana untuk mendirikan pusat keragaman budaya dan hak asasi manusia (HAM) yang berpusat di Iran --negara yang seringkali menghadapi kecaman Barat karena catatan HAM-nya sendiri. GNB, suatu forum dari lebih 100 negara yang sejak September tahun lalu dipimpin oleh Kuba, mengeluarkan satu deklarasi mengenai rencana itu dan masalah lain setelah pertemuan dua-hari di ibukota Iran, Teheran, dengan dihadiri oleh para menteri dan pejabat senior lain. Gerakan tersebut menyatakan peserta pertemuan menyampaikan dukungan bagi usul Iran "untuk mendirikan satu pusat GNB bagi keragaman budaya dan HAM" di Teheran --yang akan bertujuan mendorong kerjasama dan dialog di kalangan anggota. Deklarasi itu juga menyatakan mereka sepakat untuk menyarankan kepada para kepala negara dan pemerintah GNB bahwa masalah itu dimasukkan ke dalam kegiatan utama gerakan tersebut. Banyak kelompok HAM dan diplomat Barat mengatakan Iran dalam beberapa bulan belakangan telah melancarkan penindasan atas mereka yang tak puas, dan mengincar media pro-pembaruan, pegiat hak asasi perempuan, pemimpin serikat pekerja dan tokoh mahasiswa. Iran secara rutin membantah tuduhan bahwa negara itu melanggar HAM, dan menuduh Barat menerapkan standard ganda dan menyatakan Barat mesti memusatkan perhatian pada masalah HAM-nya sendiri. "Amerika, di Guantanamo dan Abu Ghraib, dengan mendirikan penjara rahasia dan pusat penahan rahasia di Eropa, tak mempertimbangkan kedaulatan hak asasi manusia," kata Menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki, pada suatu taklimat, seperti dilaporkan Reuters. Penanganan tahanan di tempat penahanan militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba, penjara Abu Ghraib di Irak dan berbagai penjara rahasia CIA telah menyulut tuduhan bahwa Amerika Serikat secara sengaja telah melanggar hukum internasional. "Amerika serta sekutunya tak memiliki hak spiritual untuk menempatkan diri mereka pada posisi untuk menghakimi HAM di negara lain," kata Menteri Luar Negeri Kuba Felipe Perez Roque pada taklimat gabungan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Mehdi Mostafavi mengatakan kepada kantor berita ISNA bahwa pusat tahanan itu akan menjadi badan penelitian independen. (*)

Copyright © ANTARA 2007