Basuki akui pembangunan infrastruktur belum capai target daya saing

Meskipun pembangunan infrastruktur sudah diberikan fokus sebesar-besarnya, masih tetap kurang, padahal kita ingin mencapai minimal daya saing kita di dunia peringkat 40

Jakarta (Antara News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran nyatanya belum mampu mencapai target daya saing Indonesia di peringkat dunia.

Dalam pemaparan 4 tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, Menteri Basuki menyebutkan bahwa meski tidak signifikan, pembangunan infrastruktur selama empat tahun terakhir sudah meningkatkan daya saing Indonesia dari peringkat 47 pada 2017 menjadi peringkat 45 pada 2018.

"Meskipun pembangunan infrastruktur sudah diberikan fokus sebesar-besarnya, masih tetap kurang, padahal kita ingin mencapai minimal daya saing kita di dunia peringkat 40," kata Basuki.

Ia menjelaskan selama empat tahun pemerintahan, anggaran telah dialihkan dari sebelumnya untuk subsidi, menjadi belanja produktif, yakni untuk pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan daya saing Indonesia, sekaligus pemerataan akses di Tanah Air.

Selama empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km.

Khusus untuk jalan tol, pencapaian selama empat tahun ini sudah melebihi pencapaian pemerintahan dari sebelum tahun 2014 yang hanya sepanjang 780 km.

Pemerintah juga telah membangun jembatan sepanjang 39,8 km dan jembatan gantung sebanyak 134 unit yang menghubungakan antardesa di seluruh Indonesia.

"Jembatan gantung ini supaya anak-anak sekolah aman dan produksi pertanian dari desa-desa bisa lancar. Sampai tahun 2018 ini sudah terbangun 134 jembatan gantung, dan ditargetkan ditambah lagi 166 jembatan gantung di tahun 2019," kata Basuki.

Sementara guna mendukung ketahanan pangan, pemerintah saat ini tengah membangun 65 bendungan dan irigasi, di mana hingga 2018 telah rampung 17 proyek. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun 949 embung untuk peternakan dan hortikultura.

Dari sisi pemerataan pembangunan, Kementerian PUPR membangun jalan di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di perbatasan kalimantan, total 1.692 km jalan sudah ditembus dengan sisa yang belum tembus sekitar 200 km.

Kemudian di NTT seluruh jalan perbatasan sudah tembus sepanjang 1.762 km dan di Papua yang sudah tembus sepanjang 909 km dengan sisa yang belum tembus 198 km.

Selain jalan, di perbatasan juga dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna menumbuhkan kegiatan ekonomi. Setidaknya saat ini sudah ada tujuh PLBN, yakni PLBN Wini, Motamasin, dan Motaain di NTT, PLBN Skouw di Papua, dan PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat.

Baca juga: Presiden: banyak salah pengertian soal pembangunan infrastruktur