Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla mengharapkan umat Islam bisa menyetujui adanya satu kriteria untuk menentukan kalender Islam khususnya saat penentuan tanggal 1 Syawal (Idul Fitri) sehingga tidak ada lagi perbedaan waktu. "Yang penting kita harus mengkaji dan menyepakati satu kriteria, baru kita bisa bersatu. Selama masih ada tiga kriteria, maka sampai satu abad pun tidak akan bersatu," kata Wapres M Jusuf Kalla saat membuka simposium internasional "Upaya Penyatuan kalender Islam Internasional" di Jakarta, Selasa malam. Kalla menjelaskan selama ini di Indonesia seringkali terjadi perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal (Idul Fitri). Perbedaan tersebut, baru kelihatan menonjol setiap satu tahun sekali. Untuk hari-hari lainnya, tambah Wapres, meski ada perbedaan namun tidak akan menonjol. "Kadang-kadang kalau ada perbedaan soal 1 Muharam, itu tidak terlalu menonjol, tapi begitu 1 Syawal terjadi perbedaan, langsung menonjol," kata Wapres. Untuk masalah penentuan kalender Islam ini, tambahnya, sebenarnya menjadi masalah internasional. Dan oleh karena itu tidak akan cukup jika hanya dibicarakan dalam satu atau dua pertemuan. Kalla menjelaskan bahwa yang menjadi masalah untuk penyatuan kalender Islam ini ada dua hal. Pertama, kriteria apa yang harus dipakai untuk menentukan. Apakah hilal (melihat bulan), atau menggunakan hitungan (Rukyat), atau campuran keduanya. Kedua, apa batasan yang harus dipakai. Apakah batasannya adalah wilayah negara atau umat. Wapres mencontohkan selama ini di Indonesia dalam melihat bulan batasan yang digunakan adalah batas negara. Misalnya bulan sudah dilihat orang Merauke yang jaraknya sekitar delapan jam penerbangan, maka langsung diputuskan dan berlaku dari Sabang sampai Merauke. "Nah bagaiman kalau orang Pakistan yang melihat bulan?. Padahal jaraknya sekitar tujuh jam penerbangan," kata Wapres. Oleh karena itu Wapres mengharapkan yang paling penting adalah bagaimana menentukan kriteria (satu kriteria). Baru kemudian bagaimana menentukan batas-batas negara atau umat. Memang untuk masalah ini, tambah Wapres diperlukan beberapa kali pertemuan. Menurut dia yang diutamakan terlebih dahulu adalah penyatuan kriteria yang ada. "Selama masih ada tiga kriteria, sampai seabad pun tidak akan ada titik temu," kata Wapres. Pada kesempatan itu Wapres menceritakan pengalamannya saat menjadi sebagai Menko Kesra. Saat itu ia berupaya untuk menyatukan atau menggeser hari libur peringatan umat beragama. hal itu dilakukan agar hari libur menjadi lebih panjang karena menyatu dengan hari minggu. Menurut Wapres libur panjang tersebut diperlukan untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata di Bali menyusul terjadinya bom Bali. "Itu semua bisa terjadi karena ada kompromi. Kita duduk bersama dan menyetujui satu kriterianya. Kalau tetap ada tiga kriteria maka tidak akan ketemu. Jadi harus ada yang naik atau turun, harus ada kompromi baru bisa bersatu," kata wapres yang disambut tepuk tangan. Simposium ini diprakarsai oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku simposiaum ini diselenggarakan karena adanya lontaran keinginan dari Wapres Jusuf Kalla agar tidak terjadi lagi perbedaan penentuan kalender Islam khususnya tanggal 1 Syawal.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
