Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menaikkan tarif jalan tol, yang belakangan mendapat tentangan dari berbagai pihak. "Harusnya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Tarif tol harus dikonsultasikan dengan DPR untuk melihat untung rugi," kata Nusron di sela-sela Rakornas Bidang Keagamaan DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Selasa. Pada Jumat (31/8), pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif 13 ruas jalan tol yang terdapat di tanah air, termasuk jalur tol dalam kota Jakarta, sebesar rata-rata 20 persen yang mulai berlaku 4 September 2007 pukul 00.00 WIB. Kenaikan tarif diperhitungkan pemerintah berdasarkan tingkat inflasi di masing-masing daerah. Sebagai contoh, inflasi Jakarta periode Agustus 2005-Juli 2007 yang mencapai 20,77 persen menyebabkan tarif golongan I naik dari Rp4.500 menjadi Rp5.500. Nusron menjelaskan, jika tarif jalan tol dinaikkan maka harus diikuti dengan perbaikan jalan dan peningkatan pelayanan. "Sebenarnya permasalahannya tidak persoalan tarif naik atau tidak. Jika tarif jalan tol turun tapi jalan jelek, tentu rakyat akan `menggerutu`. Tapi, kalau tarif naik dan diikuti dengan peningkatan pelayanan dan berbaikan jalan maka, akan diterima," katanya. Sejumlah ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif adalah Jagorawi, Jakarta-Tangerang, Tol Dalam Kota, Padalarang-Cileunyi, Cipularang. Kemudian, Semarang Seksi A,B,dan C, Surabaya-Gempol, Palimanan-Kanci, Belmera, Serpong-Pondok Aren, Serpong-Pondok Aren, Tangerang Merak, Surabaya-Gresik, dan Ujung Pandang Tahap I.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
