Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kembali menegaskan bahwa rencana pembangunan jalur TransJakarta yang melintasi kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan merupakan bagian dari pembenahan transportasi ibukota yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas terutama warga yang berpenghasilan menengah ke bawah. "Nantinya bus yang melewati daerah itu akan kita cabut dan digantikan oleh TransJakarta, tolonglah warga setempat memahami dan mengerti, pikirkanlah kepentingan warga lainnya," kata Sutiyoso usai menghadiri acara temu kader PKK se-DKI Jakarta di Kelapa Gading, Selasa. Sejumlah spanduk terbentang di seputar bundaran Pondok Indah yang isinya mencerminkan kekhawatiran warga atas penebangan pohon untuk membuka jalur TransJakarta dan kemungkinan kemacetan yang terjadi apabila bus angkutan umum dengan jalur khusus itu beroperasi di Pondok Indah. Sutiyoso menegaskan, keberadaan transportasi umum seperti TransJakarta sangat membantu warga yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dalam aktivitas kerja sehari-hari dan mendorong perputaran ekonomi Jakarta. "TransJakarta itu kendaraan rakyat kecil, terimalah keadaan itu (busway di Pondok Indah-red), karena itu membantu warga untuk beraktivitas dalam kegiatan sosial ekonomi. Bus-bus yang melalui kawasan itu juga akan digantikan oleh TransJakarta," tegasnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencari solusi atas aspirasi warga Pondok Indah Jakarta Selatan yang mengkhawatirkan adanya penebangan pohon dan juga penambahan kemacetan lalu lintas bila koridor TransJakarta dibangun di kawasan tersebut. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Jakarta memaparkan pihaknya akan memperhatikan kekhawatiran warga tersebut, namun di sisi lain ia juga meminta agar adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya angkutan massal dalam mengurangi masalah lalu lintas di Jakarta. "Kita juga meminta pada mereka agar memahami bahwa masalah transportasi akan lebih ringan bila ada angkutan massal, warga diminta tidak egois karena Bus Transjakarta sangat diperlukan supaya pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum," tegasnya. Meski demikian ia menyatakan bila warga mengajukan "clash action" Pemprov DKI Jakarta siap menghadapinya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
