Pertumbuhan ekonomi positif di bawah pemerintahan Jokowi

Jakarta (ANTARA News) - Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif di tengah ketidakstabilan perekonomian global.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Karding, mengatakan hal itu, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 adalah 5,02 persen dan pada 2018 saat ini adalah 2018 : 5,17 persen. "Padahal, ada seumlah negara yang pertumbuhan ekonominya negatif," katanya.

Menurut Karding, pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap tumbuh positif menunjukkan kesungguhan pemerintahan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan, dan sesuai dengan tahapan dalam Nawacita.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini melihat, inflasi pada pemerintahan Jokowi juga terjaga di bawah batas toleransi inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2018.

Menurut Karding, pada ABPN 2018 ditetapkan batas toleransi inflasi adalah 3,50 persen, tapi realitas inflasi hanya 2,88 persen.

"Itu artinya, stabilitas harga dapat terjaga, daya beli masyarakat tetap baik, dan bahkan angka pengangguran menurun," katanya.

Karding menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpunnya, angka pengangguran di Indonesia terus menurun sejak 2014, yakni 5,94 pada 2014, 5,81 pada 2016, 5,61 pada 2017, serta 5,13 pada 2018.

"Jumlah pengangguran terbuka, karena terciptanya lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal seperti UKM dan transportasi online," katanya.

Karding juga melihat, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan indek ginie ratio, juga menjadi lebih menjadi lebih merata sehingga lebih baik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, rasio Gini pada 2014 adalah 0,41 dan pada 2018 saat ini sudah menurun menjadi 0,38.

Keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, menurut Karding, karena pemerintahan Jokowi menjalankan program pemerintah sesuai dengan Nawacita yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah serta rencana kerja pemerintah (RPJM dan RKP).

Menurut Karding, dalam Nawacita, program pembangunan pada pemerintahan Jokowi ada tahapan yakni, peletakan pondasi, percepatan pembangunan, pemerataan, serta pembangunan manusia.

"Dalam kondisi ketidakstabilan perekonomian global saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi harus pembangunan manusia dan menguatkan daya saing perekonomian untuk kesejahteraan rakyat," katanya.