MPR ingatkan semua pihak waspadai kecurangan pemilu

Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi mengingatkan semua pihak agar mewaspadai kemungkinan munculnya kecurangan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan digelar secara serentak pada 17 April 2019.

"Yang kita khawatirkan adalah kecurangan yang tidak diantisipasi penyelenggara pemilu," kata Arwani dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Sabtu.

"Penyelenggara pemilu harus adil, jujur, dan tidak korup. Yang terjadi selama ini adalah ada oknum KPU dan Bawaslu main curang dengan oknum caleg dan parpol. Ini yang membuat suasana menjadi tegang," imbuhnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Arwani dalam diskusi bertema "Konsolidasi Nasional Menjelang Pemilu Tahun 2019" yang digelar bersamaan dengan pembukaan press gathering pimpinan MPR dengan wartawan parlemen di Yogyakarta, Jumat malam.

Selain Arwani, Ketua Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis, Sekretaris Fraksi Demokrat Ayub Khan dan Ketua Fraksi Hanura MPR RI Capt Jhoni Rolindrawan juga turut hadir menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.

Para pembicara mengaku Pileg dan Pilpres yang digelar secara serentak telah memunculkan potensi dan dinamika tersendiri. Dan Indonesia belum berpengalaman menyelenggarakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan.

"Kita tidak punya pengalaman dalam Pemilu serentak. Kalau terjadi ketegangan-ketegangan, hal itu biasa-biasa saja," kata Arwani Thomafi.

Sementara itu, Ayub Khan dan Rolindrawan juga mengakui potensi dan dinamika yang muncul sebelum pemilu 2019. Hal itu terlihat dari perang isu yang berkembang di masyarakat.

Sementara partai politik juga menghadapi permasalahan sendiri, seperti dilema untuk mengutamakan perolehan kursi di legislatif atau memenangkan calon presiden.

Menurut Arwani, parpol saat ini lebih terfokus pada seberapa banyak meraih kursi di dewan legislatif. Ayub Khan dan Rolindrawan juga sepakat dalam hal itu. Mereka menganggap keinginan parpol tersebut sebagai hal yang wajar.

Tidak berbeda jauh dengan Arwani, Fary Djemi mengungkapkan bahwa perang yang sesungguhnya ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan perang isu di media.

"Sehingga kita perlu memperkuat TPS. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan di TPS baik pada saat perhitungan, penetapan dan sebagainya. Kita fokus di TPS," katanya.

Untuk itu Arwani dan Fary sepakat untuk memperkuat saksi. Keduanya juga setuju agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk saksi-saksi di TPS.(KR-KAT)