Presiden berharap dana desa bermanfaat untuk desa

Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengharapkan dana desa benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat untuk desa.

"Percuma jalan tolnya rampung, jalan besarnya rampung, tapi jalan desanya tidak bisa dilewati. Percuma ada jalan besar, ada jalan tol, tapi jalan kecamatannya rusak. Semua harus tersambung dari yang kecil sampai yang besar. Inilah mengapa adanya dana desa," kata presiden Joko Widodo dalam siaran pers dari Kemenko PMK yang diterima Antara Jakarta, Jumat.

Presiden menyampaikan hal itu di hadapan sejumlah pejabat dan ratusan perangkat daerah saat membuka Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Presiden mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir sudah sangat besar. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk infrastruktur. Sementara untuk dana desa, pemerintah mengalokasikan Rp20 triliun untuk 2015, Rp47 triliun untuk 2016, Rp60 triliun pada 2017 dan Rp60 triliun juga untuk 2018. Untuk 2019 pemerintah berencana meningkatkan anggaran dana desa menjadi Rp70 triliun.

"Dalam empat tahun ini kita telah membangun (infrastruktur) yang besar baik jalan tol, airport baru, pembangunan pelabuhan, bendungan-bendungan, ini yang besar-besar. Kemudian yang sedang, yang kecil siapa?. Ya provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga pembagian kerja menjadi jelas. Jangan semuanya dari pusat. Harus bagi-bagi kita ini," tuturnya.

Ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur dana desa juga harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal. Presiden juga meminta otoritas setempat untuk mengutamakan produk lokal dalam penyediaan bahan baku seperti pasir, batu atau semen sehingga dana desa mampu meningkatkan perekonomian desa, kecamatan atau setingkat kabupaten.

"Saya titip, untuk pembangunan infrastruktur besar maupun infrastruktur desa, kita akan mulai menggeser ke pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi daerah dan desa. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung tidak apa-apa, tapi mulai digeser untuk pemberdayaan ekonomi," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan anggaran langsung ke kelurahan seperti halnya dana desa. Sementara untuk jumlahnya, presiden belum dapat mengumumkannya karena masih dalam proses pengkajian.

"Mulai tahun depan akan ada namanya anggaran kelurahan. Ada yang protes, ada dana desa kok nggak ada dana kelurahan. Ya sudah, tahun depan. Mumpung saya masih ingat," tutur presiden.(KR-KAT)