Beijing (ANTARA News) - Tim interdepartemen Indonesia menurut rencana Rabu dan Kamis (5 dan 6 September) akan mengadakan perundingan dengan pihak karantina China membahas standarisasi kesehatan dan kualitas makanan dan non-makanan. "Rencananya tim interdep dari Indonesia besok akan mengadakan perundingan dengan pihak China untuk membicarakan berbagai masalah terkait dengan standarisasi makanan dan non-makanan," kata Wakil Kepala Perwakilan RI di Beijing, Mohamad Oemar, di Beijing, Selasa. Tim interdep dari Indonesia yang akan datang dan melakukan pembicaraan dengan pihak karantina China adalah dari Departemen Perdagangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Badan POM. Menurutnya, kunjungan tim dari Indonesia tersebut akan memiliki arti penting dan strategis dalam upaya untuk menghindari atau mengurangi penolakan produk impor dari masin-masing negara yang belakangan sempat `memanas`. Indonesia menolak sejumlah produk makanan impor asal China karena setelah diperiksa ternyata mengandung formalin atau zat berbahaya jika dikonsumsi. Sebaliknya, pihak China juga ikut `membalas` dengan menolak sejumlah produk perikanan asal Indonesia yang diketahui juga mengandung zat berbahaya. "Adanya kunjungan tim interdep tersebut diharapkan akan bisa membicarakan dan merundingkan masalah-masalah terkait dengan standarisasi, sehingga masing-masing negara akan mempunyai kesepakatan standarisasi yang baku," kata Oemar. Penyelesaian `sengketa` dagang antara kedua negara itu diharapkan segera dapat diselesaikan agar nantinya tidak melebar dan meruncing ke aspek atau produk lainnya. Ia mengatakan, adanya sikap saling menolak produk impor oleh kedua negara, cukup diselesaikan oleh kunjungan interdep atau tingkat Komisi Bersama yang tidak perlu harus diselesaikan oleh menteri apalagi kepala negara. Ia mengatakan, keberadaan Komisi Bersama yang telah dibentuk antara Indonesia dengan China dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah itu karena memang fungsi komisi itu adalah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan dalam upaya meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Adanya pertemuan pihak pemerintah antara negara, kata Oemar, akan menjadi sarana terbaik untuk bisa mengetahui dan menyelesaikan mengenai prosedut standar keamanan makanan masing-masing negara. (*)

Copyright © ANTARA 2007