KPU didorong mutakhirkan data pemilih korban bencana

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mendorong KPU dan KPU Daerah dapat melakukan pemutakhiran data pemililih di daerah terdampak bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

"Pemutakhiran data pemilih, KPU dan KPUD dapat bekerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat, partai politik, atau lembaga terkait lainnya," kata Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Jumat.

Abdul Kadir Karding mengatakan hal itu menjawab pertanyaan ANTARA menyikapi kondisi daerah terdampak bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan sejumlah penduduknya meinnggal dunia.

Menurut Karding, cara pemutakhiran data tetap sama, tapi di lokasi terdampak bencana kondisinya belum normal, karena rumah-rumah penduduk masih banyak hancur dan rusak. Kemudian, sebagian korban berada di pengungsian. "Bisa catat berada yang ada di pengungsian dan berapa yang menumpang di rumah keluarga," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, bencana alam adalah post major sehingga perlu diberikan dispensasi kepada pemilih di daerah terdampak bencana. "Misalnya pemilih yang berada di daerah pengungsian, boleh memilih di TPS di lokasi pengungsian dengan mengisi form pindah alamat," katanya.

Karding berharap, KPU dan KPUD dapat melakukan pemutakhiran data secara rinci, obyektif, dan transparan, sehingga dapat hasil pemutakhirannya akurat.

Sebelumnya, Anggota KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, KPU mulai mendata ulang data pemilih bagi warga terdampak bencana gempa dan tsunami Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. "KPU akan melakukan penyesuaian data pemilih, karena kondisinya dinamis," katanya.

Menurut dia, korban selamat mengungsi di daerah pengungsian sehingga data domisilinya berubah, sehingga dapat menggunakan hak pilih di tempat lain.