Presiden ingatkan warga jangan termakan fitnah

Cara-cara seperti ini bukan etika bangsa Indonesia, bukan tata krama bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai yang kita anut di agama kita. Tidak ada cara-cara fitnah keji seperti ini."

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak mudah termakan fitnah maupun kabar-kabar "hoax".

"Cara-cara seperti ini bukan etika bangsa Indonesia, bukan tata krama bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai yang kita anut di agama kita. Tidak ada cara-cara fitnah keji seperti ini," kata Jokowi dalam sambutannya saat menyerahkan sepuluh ribu sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Marunda, Cilincing, Jakarta pada Rabu sore.

Menurut Jokowi, ada isu-isu yang menyebarkan berita bohong mengenai dirinya terkait Partai Komunis Indonesia.

Presiden pun menegaskan dirinya masih berusia balita saat tragedi pemberontakan PKI pada 1965.

Dia juga menjelaskan masyarakat dapat memeriksa ke sejumlah ormas Islam yang ada di kota Solo mengenai fakta latar belakang keluarga Presiden.

"Kita gunakanlah pikiran kita untuk menyaring mana kabar yang benar, mana kabar yang tidak benar. Kalau begini terus-terus, akan jadi apa bangsa kita ini," tegas Presiden saat menjelaskan gambar buatan yang menampilkan fitnah atas dirinya yang berada disamping tokoh PKI DN Aidit.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan masyarakat harus menjaga kerukunan pada saat tahun politik.

Presiden meminta warga tidak terpecah belah karena beda pilihan politik.

"Karena setiap lima tahun pasti ada pilihan, ada terus. Masa kita mau terpecah-pecah," ujar Presiden.

Dia meminta masyarakat meninjau program, ide dan gagasan pembangunan bangsa serta rekam jejak para calon dalam kontestasi politik baik pilihan bupati, walikota, gubernur atau pun presiden.

Presiden juga menjelaskan dirinya bangga pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan menyambangi masyarakat di Marunda.

Sebanyak 10 ribu sertifikat dibagikan pemerintah kepada sejumlah masyarakat Jakarta Utara.

Tahun ini, target penyerahan sertifikat kepada masyarakat DKI Jakarta sebanyak 332 ribu sertifikat tanah.

Sementara itu, sebanyak 70 ribu lahan tanah yang belum tersertifikat akan diselesaikan pada 2019.