Anies Baswedan dinilai berhasil tapi tak sedikit kekurangan

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai satu tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta berhasil, namun tak sedikit memiliki kekurangan.

"Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, semakin hari ada beberapa kebijakan yang berhasil oleh Anies. Namun juga tak sedikit ada beberapa kebijakan yang dapat dikatakan masih berjalan dan perlu ditangani serius," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Rahadiansyah, satu kesuksesan yang patut dari era ini adalah keberhasilan Anies-Sandi dalam menyatukan masyarakat Jakarta yang awalnya sempat terpecah karena Pilkada menuju terwujudnya kohesi dan integrasi sosial, sehingga jarang terjadi konflik-konflik sosial, demo berjilid-jilid dan tawuran antar warga.

Selain itu, kebijakan yang dapat dikatakan berhasil antara lain, menutup hotel plus diskotek Alexis; pelaksanaan program KJP Plus; mengganti JPO dengan pelican crossing; program kartu lansia; penanganan reklamasi; program rumah DP 0 rupiah (SAMAWA); pembangunan trotoar Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin; libur sekolah selama Asian Games; program ganjil genap; penataan kampung akuarium dan program pembatasan penggunaan air tanah.

"Semua program itu dapat dikatakan berhasil meskipun diakui masih belum optimal di mata publik," kata dia.

"Kendati demikian, ada beberapa kebijakan yang dapat dikatakan masih berjalan dan perlu ditangani serius yaitu kebijakan OK OCE; OK OTrip yang diganti dengan Jak Lingko; penyelesaian kasus sumber waras dan tanah Cengkareng," ujar dia.

Program OK OCE perlu ditata ulang dengan fokus pada output dan keberlangsungan program, karena program ini memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat seperti SDM, payung hukum yang kuat, anggaran yang besar, dukungan perbankan, dukungan lembaga keuangan, dukungan UMKM dan kapasitas kebijakan.

Sedangkan untuk OK Otrip atau Jak Lingko juga perlu ditata ulang dengan fokus pada peningkatan layanan, koordinasi antar dinas perhubungan dan para pengusaha angkutan umum, kebijakan yang transparan, dukungan perbankan yang memadai, serta perlindungan pada pengguna.

"Sosialisasi perlu dilakukan secara masif sehingga penumpang tertarik untuk menggunakan kartu OK Otrip atau Jak Lingko. Bahkan ke depan perlu diintegrasikan Trans Jakarta dengan moda LRT dan MRT sehingga masyarakat memperoleh benefit, cepat dan aman, serta mau menggunakan transportasi umum bukan mobil pribadi," ucapnya.

Rahadiansyah menambahkan, keunggulan kebijakan Baswedan ada pada kekuatan konsep meskipun pada awalnya terkesan terburu-buru dan dipaksakan untuk sekedar memenuhi janji politik. Namun dalam beberapa bulan ke belakang, dia melihat Anies cenderung lebih berhati-hati, matang dalam bertindak dan penuh persiapan matang.

Tentu ini agak berbeda ketika Baswedan bersama wakilnya, Sandiaga Uno, pada tiga hingga enam bulan pertama, yang cenderung terburu-buru bahkan sering terlihat tanpa konsep yang jelas yang seringkali menjadi polemik dan kontroversial di mata publik Jakarta yang majemuk.

"Bahkan ketika wakil gubernur masih dijabat Sandi, publik melihat Sandi-lah yg menguasai panggung. Semua masalah seolah-olah di tangan wagub. Bahkan sempat muncul the real gubernur DKI adalah Sandi bukan Anies," katanya.

Perubahan pola kebijakan Baswedan menurut dia, patut diapresiasi karena pola belajar sambil bekerja yang sangat menonjol belakangan ini sehingga berbagai upaya yang sungguh2 ada beberapa kebijakan yang berhasil.

"Bahkan di era Anies-Sandi, untuk pertama kalinya DKI Jakarta memperoleh predikat WTP dari BPK, dimana sebelumnya selalu ada catatan. Meski juga ada masalah yang perlu dievaluasi lainnya yakni persoalan reformasi birokrasi di mana banyak ASN yang penempatannya kurang sesuai sehingga kinerja pelayanan publik kurang maksimal," ujar dia.