Gubernur tunggu Mendagri tunjuk Plt Bupati Malang

Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menunggu perintah dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Malang seiring ditetapkannya Rendra Kresna sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya masih menunggu petunjuk dari Mendagri, baru kemudian menindaklanjutinya," ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya, ditemui usai menjadi inspektur upacara Hari Jadi Ke-73 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menjelaskan, penunjukan dari Mendagri terhadap seorang Plt juga harus menunggu prosedur, termasuk surat resmi dari KPK terhadap status Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka.

Gubernur menegaskan, nantinya setelah menerima surat perintah dan salinan surat keterangan terkait Plt maka akan disegerakan menunjuk Wakil Bupati Malang Sanusi.

Rendra Kresna dan Sanusi merupakan pasangan bupati dan wakil bupati Malang periode 2016-2021 yang terpilih saat Pilkada Serentak 2015.

"Kalau sudah ada suratnya maka saya akan panggil wakilnya dan secara resmi memberlakukan Plt Bupati Malang," ucap Pakde Karwo.

Pada Kamis (11/10), KPK resmi menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan tindak pidana korupsi menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Jakarta sangat menyesalkan masih terjadinya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah, terutama dalam kasus ini yang dilakukan untuk membayar utang atau pinjaman uang yang digunakan untuk kampanye di Pilkada.

Tersangka Rendra Kresna diduga menerima suap dari tersangka Ali Murtopo dari pihak swasta sekitar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

Sebagai pihak yang diduga menerima, Rendra Kresna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.