Polri-KPK diharapkan tidak dibenturkan

Jakarta (ANTARA News) - Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak dibenturkan terkait temuan Indonesialeaks yang mengungkap dugaan aliran dana dari importir daging Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

"Kami tidak ingin KPK-Polri pecah kalau ada benturan. KPK dan Polri sama-sama institusi hukum yang menindak kolusi, korupsi dan nepotisme yang diharapkan Indonesia," ujar perwakilan Presidium Konfederasi Pemuda Indonesia (KPI) Lisman Hasibuan saat mendatangi Kantor Mabes Polri, Jakarta, Kamis, untuk menyatakan dukungannya.

Menjelang Pemilu 2019, dia mengajak semua pihak menahan diri dan tidak memancing di air keruh yang dapat membahayakan integrasi bangsa.

Isu yang tidak terbukti kebenarannya juga diharapkan tidak berlarut-larut agar tidak menganggu peran dua lembaga tersebut.

Menurut dia, terdapat indikasi upaya membenturkan peran fungsi Polri dengan KPK sehingga pihaknya meminta Polri dan KPK menjalankan peran dan fungsi masing-masing dan tidak terpengaruh tekanan.

"Kami menyerukan komponen masyarakat tetap menjadikan hukum panglima tertinggi dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat mendorong Polri-KPK profesional dan netral dalam penegakan hukum di Indonesia," kata Lisman.

Kadiv Humas Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan tidak ada dana yang mengalir dari Basuki ke Tito. Basuki telah mengakui bahwa dana tersebut digunakannya sendiri, tetapi dengan mencatut nama sejumlah pejabat negara.

"Dia (Basuki) mengakui dia menggunakan dana itu untuk kepentingannya sendiri dengan menyebut nama-nama pejabat," kata Setyo.

Hal itu terungkap dalam pemeriksaan Basuki di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kombes Pol Adi Deriyan.

Dalam pemeriksaan tersebut, Basuki juga sudah menandatangani berita acara pemeriksaan yang isinya menegaskan tidak pernah ada transfer atau pengiriman dana dari Basuki ke Tito Karnavian.