Buntet Pesantren sejak awal mendukung KB

Tahun 1985 Kepala BKKBN Haryono Suyono datang ke Buntet Pesantren dan berdiskusi dengan ulama di sini akhirnya disimpulkan KB penting bagi masyarakat Indonesia

Cirebon (ANTARA News) - Buntet Pesantren di Kabupaten Cirebon sejak tahun 1985 sudah mendukung gerakan Keluarga Berencana yang saat itu banyak ditentang kalangan pesantren.

"Tahun 1985 Kepala BKKBN Haryono Suyono datang ke Buntet Pesantren dan berdiskusi dengan ulama di sini akhirnya disimpulkan KB penting bagi masyarakat Indonesia," kata Sekretaris Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren KH Aris Nikmatullah di Cirebon, Kamis.

Pada acara Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di GOR Pesantren Buntet Cirebon, Aris menjelaskan, ada ayat dalam Al Quran yaitu ayat 9 Surat Annisa yang antara lain berbunyi "Takutlah kalian meninggalkan generasi yang lemah".

"Ayat itu mempunyai spirit bahwa Islam meminta umatnya untuk menyiapkan generasi kuat yang antara lain merencanakan keluarga lebih sehingga keturunannya lebih baik," katanya.

Menyiapkan keluarga lebih baik itu menurut Aris menyangkut perencanaan usia perkawinan yang ideal, mengatur kelahiran dan kesiapan ekonomi keluarga.

"KB itu bukan melarang kelahiran, tetapi mengatur jarak kelahiran sehingga ibu dan anak bisa sehat saat melahirkan," katanya.

Kepala BKKBN Jawa Barat Teguh Santoso yang hadir pada acara itu mengatakan, pesantren Buntet dipilih sebagai sasaran penyuluhan kesehatan reproduksi dan PUP karena pesantren itu telah lama menjadi motor penggerak kampanye KB.

Ia mengungkap, sejak tahun 2000 Buntet Pesantren telah bekerja sama dengan banyak NGO asing untuk kampanye tentang kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, dan perencanaan keluarga.

"Penyuluhan dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ini dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak bulan lalu dengan sasaran sebanyak-banyaknya pelajar dan santri," katanya.

Sementara Ketua Panitia Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan PUP, Histima Wardani, menjelaskan kegiatan itu dilatarbelakangi masih tingginya pernikahan dini di Indonesia.

Ia mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat 37 dari 63 negara dalam hal pernikahan dini dan nomor dua di Asia Tenggara.

Beberapa sebab yang mendorong pernikahan dini antara lain karena faktor rendahnya pendidikan, budaya dan status ekonomi.

Ia mengingatkan, pernikahan dini akan memunculkan gangguan kesehatan, gizi buruk, risiko KDRT, terhentinya pendidikan dan meningkatkan angka kematian Ibu dan anak dilahirkan.

Acara yang dihadiri 1.000 santri itu dibuka drg. Widwiono, MKes, selaku Direktur Bina Kepesertaan KB Jalur Swasta BKKBN dan dihadiri Sekda Kabupaten Cirebon Supadi, Asisten Pembangunan dan Kesra Pemkab Cirebon Drs R Beni Sugriarsa, dan Rois Syuriah PCNU Cirebon KH Wawan Arwani.*