Bangkok (ANTARA News) - Hanya beberapa hari setelah mengumumkan pemilihan umum 23 Desember 2007, Perdana Menteri (PM) sementara Thailand, Surayud Chulanont, pada Sabtu mengatakan bahwa tanggal itu mungkin akan ditunda. Berbicara di program TV mingguannya, pensiunan jenderal itu mengatakan bahwa tanggal pemilihan resmi ditunda menanti adopsi dari peraturan yang diperlukan berdasarkan konstitusi baru yang disetujui bulan lalu dalam sebuah referendum umum. PM Thailand juga menolak upaya dari Uni Eropa UE) untuk mengawasi pemilihan, dan mengatakan bahwa kelompok itu dapat mengawasi pemilihan umum namun tanpa status persetujuan resmi, menurut Kantor Berita Thailand (TNA). Surayud telah menjadi pelaksana tugas PM Negeri Gajah Putih itu segera setelah kudeta militer pada 19 September yang menggulingkan PM Thaksin Shinawatra, yang sekarang bermukim di Inggris dan belum lama ini membeli saham mayritas klub sepakbola Manchester City. Pemilu di Thailand pada masa mendatang diharapkan akan mengembalikan negara itu ke hukum sipil, sekalipun dengan perpanjangan kekuasaan militer berdasarkan hukum baru. Dia menyangkal bahwa kemungkinan penundaan tanggal pemilihan umum itu terkait dengan ketidakpastian penunjukan kepala militer baru untuk menggantikan pemimpin kudeta Jenderal Sonthi Boonyaratkalin, kata TNA. Komentar PM itu muncul ditengah-tengah meningkatnya keraguan atas proses guna kembali ke masa pemerintahan demokratis dan peran militer. Jenderal Sonthi dijadwalkan untuk pensiun pada 1 Oktober, namun berita lain yang diterbitkan Sabtu memunculkan kemungkinan bahwa dia mungkin akan masih ada di posisinya sebagai pemimpin militer selama enam bulan mendatang. Bangkok Post mengutip Sonthi yang mengatakan bahwa dia tidak secara aktif mencari perpanjangan tanggal pensiunnya. Sonthi telah mengatakan mengenai rencana pensiunnya dan pemilihan penggantinya, yang mengakibatkan munculnya kritik yang menuduhnya mencari upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Pemimpin kudeta itu juga merintis karir sebagai politisi setelah pensiun, kemungkinan sebagai kandidat PM di pemilihan umum mendatang. Jika jenderal memutuskan untuk memperpanjang tanggal pensiunnya maka dia dapat masih berkuasa hingga pemerintahan baru terbentuk, kata Bangkok Post mengutip sumber tanpa nama di militer. Pengganti Sonthi akan diumumkan kemudian di reshuffle militer di pertengahan tahun pada April. Jenderal Sonthi juga menolak permintaan UE dan mengatakan bahwa operasi keamanan internal dari militer yang dipimpinnya akan menjamin terciptanya suatu pemilihan umum yang adil, menurut media. Komisi pemilihan umum negara itu akan mulai menerima pendaftaran kandidat di pertengahan November 2007. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
