JAKARTA (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) bersama dengan GIZ Jerman membentuk forum komunikasi antar stakeholder atau pemangku kepentingan pengelolaan PLT EBT off-grid agar dapat bersinergi dalam perencanaan hingga pemanfaatan PLT EBT-off grid yang berkelanjutan. Forum komunikasi ini merupakan bagian kerja sama Pemerintah dengan GIZ Jerman dalam proyek Electrification Through Renewable Energy (ELREN).
Pada forum komunikasi yang bertajuk "Workshop Coordination Forum for Sustainable Off-Grid Rural Electrification" yang dilaksanakan hari ini, Selasa (9/10) di Jakarta, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Harris mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 700 (tujuh ratus) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang telah dibangun Kementerian ESDM melalui dana APBN maupun oleh Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi, dimana kondisi infrastruktur PLT EBT tersebut saat ini bervariasi.
"Kondisi infrastruktur PLT EBT yang sudah dibangun bervariasi. Ada yang sukses pengelolaannya dan beroperasi dengan baik hingga saat ini, ada juga beberapa yang rusak karena kurangnya pemanfaatan dan pengelolaan yang baik," tutur Harris. "Kelembagaan yang kuat dalam mengelola PLT EBT sangat dibutuhkan baik dari sisi kualitas sumber daya manusia, teknis, keuangan, dan proses bisnisnya. Keempat hal tersebut harus berjalan bersamaan untuk menciptakan pengelolaan PLT EBT yang berkelanjutan," tambahnya.
Menurut Harris, permasalahan yang terjadi saat ini adalah kurangnya lembaga pengelola yang berasal dari masyarakat, yang dapat menjalankan keempat hal tersebut dengan baik, sehingga menyebabkan PLT EBT yang telah dibangun tidak dapat beroperasi secara optimal. Selain itu, kurangnya pemanfaatan listrik dari PLT EBT untuk peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, sehingga tidak adanya sense of belonging dari masyarakat sekitar.
Namun demikian, Harris mengungkapkan kebahagiaannya karena ada pula beberapa pengelolaan PLT EBT yang berjalan bagus secara teknikal dan manajerial. "Kami juga bangga bahwa ada juga beberapa pengelolaan PLT EBT yang berjalan bagus secara teknikal dan manajerial, diantaranya yang telah hadir ditengah-tengah kita dan akan berbagi pengalamannya yaitu BumDes Muara Enggelam Provinsi Kalimantan Timur yang mengelola PLTS Terpusat dan KSU (Koperasi Simpan Usaha) Pucak Ngengas Sumbawa yang mengelola PLTMH," ungkapnya.
Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa kesuksesan implementasi PLT EBT di daerah terpencil memerlukan dukungan dan koordinasi yang kuat dari setiap Kementerian dan Dinas terkait. Pengembangan EBT diharapkan tidak hanya untuk memberikan akses listrik ke masyarakat di daerah terpencil, tetapi juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas hidup dan memajukan daerah tersebut.
Melalui program ELREN, Pemerintah dan GIZ mencoba menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam pengembangan EBT di daerah terpencil, misalnya dengan panduan teknis dan standar kompetensi inspeksi dan pengujian, capacity building, pengembangan model bisnis pengelolaan, hingga pembentukan forum komunikasi antar Kementerian dan Dinas terkait.
"Workshop hari ini merupakan langkah pertama dengan tujuan utama yaitu terbentuknya forum komunikasi antar pemangku kepentingan pengelolaan PLT EBT off-grid, dimana dengan adanya forum komunikasi ini, diharapkan antar pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam perencanaan hingga pemanfaatan PLT EBT off-grid yang berkelanjutan," pungkas Harris.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2018