Pembangunan Papua Barat perlu peran multipihak

Manokwari (ANTARA News) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan, untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini memerlukan peran multipihak.

"Banyak pihak yang memiliki kepentingan atas Papua dan Papua Barat, baik pemerintah pusat, investor maupun lembaga luar negeri serta negara-negara sahabat," kata Gubernur pada Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif, di Manokwari, Senin (8/10).

Provinsi konservasi sudah dicanangkan di Papua Barat sejak tiga tahun lalu.

Rancangan Peraturan Daerah Khusus saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dia berharap Majelis Rakyat Papua (MRP) menyetujui draf regulasi yang akan menjadi dasar hukum pelakaanaan pembangunan berkelanjutan ini.

"Raperdasusnya tentang pembangunan berkelanjutan sedang dibahas. Kami berharap pembahasan segera selesai serta dapat persetujuan pusat," ujar Gubernur lagi.

Menurutnya, Internasional Converence on Bioversity Ecotourism and Creative Economy (ICBE) saat ini berlangsung di Manokwari, seluruh potensi sumber daya alam baik di darat maupun laut.

"Potensi sumber daya alam kita melimpah, tapi masyarakat belum bisa manfaatkan secara optimal karena beberapa faktor, hidup mereka masih biasa-biasa saja," kata Gubernur lagi.

Menurutnya, hutan Papua Barat dan Papua memberi sumbangsih besar terhadap iklim global. Sebaliknya, ia pun menagih kontribusi masyarakat global atas atas jasa lingkungan yang selama ini mereka nikmati.

Layaknya daerah maupun negara lain, Dominggus menginginkan seluruh sektor usaha yang dilaksanakan masyarakat Papua dan Papua Barat maju. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat saat ini yakni masalah keterbatasan infrastruktur.

"Kami juga ingin infrastruktur jalan dan transportasi, listrik, dan telekomunikasi menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian mereka bisa mengakses segala hal yang ada di luar wilayah mereka," ujarnya lagi.