Bantuan dari Jatim jadi yang pertama masuk rekening Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA News) - Bantuan kemanusiaan dari sejumlah provinsi ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pascagempa dan tsunami terus mengalir, namun yang pertama masuk ke rekening pemerintah provinsi baru dari Jawa Timur.

"Bantuan yang kami terima dari Provinsi Jawa Timur itu Rp5 miliar. Baru itu yang masuk," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Eda Nurely usai apel pagi di lingkungan Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Senin.

Dia mengatakan sejumlah provinsi, seperti DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara rencananya juga memberikan bantuan namun hingga kini belum masuk ke rekening pemerintah daerah.

Bantuan lain dari masyarakat umum maupun bantuan berupa barang, sementara dalam proses rekapitulasi dan akan disampaikan jika seluruhnya sudah rampung.

"Kami masih terus bekerja untuk mendata semuanya," katanya.

Eda menjelaskan bahwa bantuan dana yang datang dari provinsi lain masuk ke rekening kas umum daerah dan akan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan bantuan dari masyarakat umum melalui rekening khusus, juga dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, ujarnya.

Terkait dengan ketersediaan kas daerah berupa dana cadangan untuk bencana, kata Eda, telah dialokasikan dalam APBD 2018 sebesar Rp2 miliar, namun yang baru dicairkan Rp500 juta ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.

"Hari Senin (1/10) itu langsung kita cairkan anggarannya," katanya.

Dia mengatakan dana tersebut masuk dalam pos anggaran dana tidak terduga yang telah dipersiapkan pemerintah provinsi.

Namun, karena bencana akibat gempa dan tsunami yang besar melanda Kota Palu, Sigi, dan Donggala, besar kemungkinan anggaran tidak terduga tersebut mengalami pergeseran dari penetapan semula.

Dia mengatakan hal itu akan dikonsultasikan ke DPRD dan Kementerian Dalam Negeri karena sebelumnya dana tidak terduga telah dialokasikan sebesar Rp2 miliar.

Eda mengatakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah bekerja sejak 1 Oktober melayani penerimaan transfer bantuan maupun distribusi bantuan ke instansi berwenang.

"Hanya saja pada hari Senin (1/10) itu tidak ada pegawai yang berani kerja di lantai dua. Kita coba hari ini mudah-mudahan pegawai kita sudah bisa kerja di lantai atas," katanya.

Selain melayani dan mendistribusikan bantuan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga sedang mendata sejumlah aset daerah yang rusak berat, sedang maupun rusak ringan akibat gempa dan tsunami yang memorak-porandakan Kota Palu, Sigi, dan Donggala, Jumat (28/9).