Kebebasan pers Hongkong dipertanyakan setelah perpanjangan visa wartawan FT ditolak

Hongkong (ANTARA News) - Hongkong menolak memperpanjang visa kerja redaktur berita harian Asia "Financial Times", yang juga pemimpin Klub Koresponden Asing (FCC) di kota itu.

Penolakan tersebut membuat kaget banyak masyarakat antarbangsa di pusat keuangan itu.

Berita tersebut tersiar dua bulan setelah pejabat pemerintah di China dan Hongkong mengutuk FCC, salah satu klub wartawan terkemuka di Asia, yang menjadi tuan rumah pegiat kemerdekaan untuk berbicara di klub itu. Keputusan tersebut memicu perdebatan mengenai kelangsungan hidup kebebasan, yang dijanjikan kota itu, demikian Reuters melaporkan.

"Penguasa Hongkong menolak permohonan perpanjangan visa kerja Victor Mallet, redaktur berita Asia di `Financial Times`," kata harian tersebut dalam pernyataan.

"Untuk pertama kali kami mengalami situasi ini di Hongkong. kami tak diberi alasan atas penolakan tersebut," katanya.

Mallet, wakil ketua FCC, tidak memberi tanggapan segera permintaan untuk berkomentar, sementara departemen imigrasi Hongkong menyatakan tidak dapat menanggapi perkara-perkara khusus.

Pada Agustus, Mallet, yang menjadi penjabat ketua FCC pada waktu itu, menjadi tuan rumah Andy Chan, pegiat kemerdekaan, untuk berbicara dalam langkah yang sangat dikutuk Kementerian Luar Negeri China.

Kementerian itu telah mendesak FCC menarik undangan untuk Chan, pendiri partai Nasional Hongkong pro-kemerdekaan, yang secara resmi dilarang penguasa Hongkong bulan lalu.

Penguasa di Beijing dan Hongkong telah mengatakan, gagasan kemerdekaan tak sesuai dengan prinsip "satu negara, dua sistem". China memerintah Hongkong sejak wilayah itu diserahkan Inggris 1997.

Prinsip itu menjanjikan Hongkong tingkat otonomi dan kemerdekaan tinggi yang tidak dinikmati wilayah lain di China, hak-hak yang tercantum dalam mini konstitusi yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar.

Mallet mengatakan pada Agustus, FCC dalam posisi tak menyetujui atau tak menentang pandangan-pandangan beragam dari para pembicaranya, sepenuhnya menghormati hukum dan mendukung kebebasan berbicara.

FCC mengharapkan penjelasan penuh dari penguasa Hongkong. "Karena tak ada penjelasan yang beralasan, FCC menghimbau penguasa Hongkong mencabut keputusannya," demikian pernyataan klub itu pada Jumat malam, yang melukiskan langkah tersebut "sangat langka, atau belum pernah terjadi sebelumnya".

Reuters menerima pesan melalui surat elektronik dan media sosial dari profesional hukum dan perbankan, yang menyatakan kaget atas keputusan tersebut.

Editor: Boyke Soekapdjo