DPR dorong pemerataan balai kerja berbasis pesantren

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong adanya pemerataan terhadap alokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Berbasis Pesantren di seluruh wilayah Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat, mempertanyakan mengenai proporsi pengalokasian BLK di setiap provinsi karena belum ada kriteria yang jelas terkait alokasi tersebut.

"Jawa Timur saat ini mendapatkan 25 BLK. Memang tidak semuanya harus rata, karena memang jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri itu memang yang paling banyak di Jatim. Tapi tentu ada proporsionalnya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain," ujar politisi Nasdem itu.

Namun, ia mengapresiasi adanya tambahan 1.000 BLK Komunitas Berbasis Pesantren di seluruh Indonesia yang dinilai sangat bermanfaat bagi para santri.

Dengan adanya balai latihan kerja itu, ujar dia, para santri juga dapat pelatihan kemampuan lainnya yang bisa digunakan saat lulus dari pondok pesantren.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengucurkan dana Rp1 triliun untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di 1.000 pesantren pada 2019.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui siaran pers, di Jakarta, Sabtu (22/9), mengatakan pihaknya akan menjamin setiap pesantren akan diberikan Rp1 miliar untuk membangun dan mengembangkan BLK komunitas. Hal itu dilakukan untuk mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

"Bapak Presiden Joko Widodo sudah setuju untuk membangun BLK komunitas di 1.000 pesantren. Pembangunan BLK komunitas ini merupakan bagian dari program pengembangan SDM yang akan mulai digenjot pada 2019," kata Hanif.

Ia menambahkan, nantinya setiap pesantren bisa mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan BLK komunitas. Syaratnya, ada lahan kosong yang cukup luas untuk membangun gedung BLK.

Hanif berharap BLK komunitas mampu membantu pemerintah untuk mempercepat melakukan masifikasi peningkatan kompetensi masyarakat.