Surabaya (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak di tanah air agar bisa bertindak secara proporsional atas kasus penganiayaan wasit karateka Indonesia Donald oleh empat orang polisi diraja Malaysia, walau dirinya bisa memahami reaksi keras berbagai kelompok masyarakat terhadap Malaysia. "Kita harus bertindak secara proporsional. Jangan hanya karena tindakan empat orang polisi, maka seluruh bangsa (Malaysia, red) menanggungnya," kata Wapres Kalla di Bandara Juanda, Surabaya, Kamis, sebelum berangkat ke Kuala Lumpur Malaysia. Sebelumnya beberapa elemen masyarakat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla membatalkan rencana keberangkatannya ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Malaysia. Hal itu dipicu oleh adanya kasus penganiayaan wasit karateka Indonesia oleh empat polisi diraja Malaysia. Wapres mengaku dapat memahami reaksi keras masyarakat Indonesia atas insiden penganiayaan tersebut. Namun, Wapres meminta masyarakat bisa bersikap proporsional. Menurut Wapres, pastilah keempat polisi pelaku penganiayaan melakukannya tidak atas perintah atasan. Karena itu, yang harus ditindak adalah keempat polisi tersebut. Wapres mengaku telah memerintahkan para pejabat Kedubes RI di Kuala Lumpur untuk terus menuntut secara pidana sekaligus menuntut secara perdata, yakni meminta ganti rugi. "Saya sudah minta pihak kedubes Indonesia di Malaysia selain tuntutan secara hukum, juga mencari upaya ganti rugi, serta menuntut secara perdata," kata Wapres telah meminta Menpora Adhyaksa Dault untuk melakukan penuntutan secara perdata. Menurut Wapres, karena masalah tersebut kejadiannya di Kuala Lumpur, maka masalah itu harus diselesaikan di sana juga. Mengenai desakan agar Malaysia meminta maaf, Wapres mengatakan hal itu sama juga jika terjadi kasus WNA di Indonesia, maka tidak berarti Menlu RI harus selalu meminta maaf. "Presiden semalam tetap meminta untuk tetap (meminta maaf), jadi saya akan sampaikan pesan Presiden tersebut," kata Wapres. Wapres menjelaskan keberangkatannya ke Malaysia untuk menghadiri perayaan 50 tahun kemerdekaan Malaysia. Hal ini sama ketika perayaan 50 tahun RI, maka banyak kepala pemerintahan hadir, katanya. Menurut Wapres, yang diundang sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun karena berhalangan, maka ia diminta menggantikannya. Sebagai bangsa yang saling berhubungan baik, tambah Wapres, maka tentu ada saja masalah-masalah. "Masalah itu (penganiayaan) tentu kita sangat tidak senang dan sesalkan. Kita minta ditindaklanjuti dengan hukum," kata Wapres. Malaysia, kata Wapres, sudah berjanji dan dirinya malahan meminta agar selain tuntutan secara hukum, juga diajukan tuntutan perdata berupa ganti rugi. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007