Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, menolak undangan Pemerintah Malaysia untuk menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan negara itu pada 31 Agustus 2007 sebagai bentuk protes atas kekerasan yang dialami warga Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal itu diungkapkan Nurwahid dalam konferensi pers di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta, Rabu malam. Nurwahid menyatakan, sikap penolakan itu telah ditunjukkan pula pada saat diundang makan oleh Menlu Malaysia, Syed Hamid Albar, dalam kunjungannya ke Jakarta. "Saya lebih memilih menjenguk Pak Donald Pieter Kolopita di rumah sakit daripada makan siang bersama Menlu. Saya sampaikan terima kasih atas undangan, saya lebih memilih menjenguk Pak Donald di rumah sakit yang dipukuli aparat Malaysia," katanya. "Saya katakan mulut saya tidak bisa menelan makanan dan duduk bersama makan siang ketika saudara kita dipukuli oleh aparat Malaysia. Saya menyesalkan Malaysia tidak tegas menyampaikan maaf. Sebagai sesama negara serumpun, apa sulitnya minta maaf," katanya. Nurwahid mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Malaysia agar tidak terus-menerus dilecehkan Malaysia. "Malaysia harus memberi kompensasi kepada sudara-saudara kita yang jadi korban kekerasan aparat Malaysia," katanya. Bukan hanya bertindak tegas, kata Nurwahid, Pemerintah Indonesia harus berani mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. Sikap tegas itu untuk menegakkan harga diri bangsa. Nurwahid menyatakan, tidak akan menghadiri undangan Pemerintah Malaysia untuk menghadiri HUT Malaysia pada 31 Agustus 2007. Dia berharap, Presiden dan Wapres juga menunjukkan sikapnya secara bijak sesuai perkembangan di dalam negeri. Mengenai muncul aksi demonstrasi menyikapi sikap Malaysia, termasuk munculnya ancaman melakukan "sweeping terhadap warga Malaysia yang ada di Indonesia dan ancaman menasionalisasi perusahaan Malaysia di Indonesia, Nurwahid menyatakan, aksi unjuk rasa wajar sebagai bentuk kemarahan masyarakat. "Kalau dalam bentuk demonstrasi itu kita bisa pahami. Namun kita tidak boleh membalas kekerasan dengan kekerasan. Kita harus tunjukkan bahwa kita bangsa yang beradab," katanya. Dalam kaitan ini, kata Nurwahid, demonstrasi atau unjuk rasa diperlukan. "Tetapi, `sweeping` tidak diperlukan. Demonstrasi diperlukan," katanya. Munculnya aksi kekerasan terhadap warga Indonesia di Malaysia, kata Nurwahid harus menjadi introspeksi bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah dan perusahaan Indonesia harus memberi upah kepada tenaga kerja agar tidak mencari pekerjaan di luar negeri. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007