Fraksi PKS menyumbangkan gaji untuk korban gempa-tsunami Sulteng

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menginstruksikan anggotanya menyumbangkan gaji bulan Oktober untuk disalurkan kepada korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah yang hingga kini korbannya tercatat mencapai 1.234 orang meninggal dunia.

"Sebagai Ketua Fraksi PKS DPR RI, saya sudah instruksikan kepada seluruh legislator PKS khususnya di tingkat pusat agar menyumbangkan gajinya di bulan Oktober untuk korban gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala. Mudah-mudahan inisiatif ini bisa meringankan korban dan memotivasi sesama legislator lainnya," kata Jazuli di Jakarta, Selasa.

Selain legislator pusat, dirinya mengimbau kepada seluruh legislator daerah dari PKS seluruh Indonesia untuk menyisihkan gajinya sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan bagi saudara-saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah.

Dia berharap adanya bantuan kemanusiaan dari berbagai elemen dapat terkumpul dengan cepat dan mencukupi serta efektif tersalurkan kepada masyarakat.

Untuk teknis pengelolaan bantuan dan pengawasan penanggulangan bencana, pihaknya membentuk Tim Fraksi PKS DPR Peduli Bencana yang akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bidang Kesra DPP PKS yang telah mengirim relawan dan menghimpun bantuan dari seluruh kader PKS.

"Tim Fraksi PKS terdiri dari perwakilan anggota, yaitu Sukamta (Komisi I), Sutriyono dan Aus Hidayat Nur (Komisi II), Sigit Sosiantomo (Komisi V), Iskan Qolba Lubis (Komisi VIII) dan Anshory Siregar (Komisi IX)," katanya.

Selain itu, Fraksi PKS mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan musibah ini menjadi bencana nasional agar proses tanggap darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif dalam upaya menyelamatkan korban dengan kekuatan nasional dan memungkinkan masuknya bantuan internasional.

Dia menilai tidak perlu malu menerima bantuan internasional yang memang diperlukan. "Karena pada saat yang sama kita juga sering memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan uluran tangan kita," katanya.

"Saya juga mendesak pemerintah khususnya BNPB agar mengkoordinasikan proses penanganan bencana dengan baik melibatkan seluruh potensi kekuatan nasional, memberikan informasi yang akurat dan menenangkan/tidak simpang siur," katanya.

Semua itu, menurut dia, dengan prioritas utama membuka akses dan mengevakuasi korban di daerah-daerah terpencil dan belum terjangkau serta memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak dibutuhkan korban secara merata dan menyeluruh.