Pemerintah kembangkan jasa konstruksi kecil-menengah

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah terus berupaya mengembangkan jasa konstruksi kecil dan menengah sehingga dapat berperan lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Saat ini pengerjaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dinilai masih didominasi oleh jasa konstruksi besar.

"Padahal, kontraktor besar hanya sekitar satu persen dari sekitar 126.000 badan usaha jasa konstruksi," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, terkait dengan rantai pasok di dunia industri konstruksi nasional, seharusnya pemetaan terhadap pembangunan infrastruktur lebih banyak di wilayah yang terdapat banyak kontraktor kecil.

Ia mengingatkan bahwa secara komposisi, sekitar 85 persen adalah kontraktor kecil tetapi komponen yang ditawarkan terkait dengan pembangunan infrastruktur dinilai masih sangat kurang untuk mereka.

Selain itu, Syarief juga mengemukakan mengenai badan usaha jasa konstruksi asing, yang dari sekitar 636 jasa konstruksi asing tersebut, diperkirakan yang aktif hanya sekitar 196.

Hal tersebut, lanjutnya, karena mereka tidak pernah mendapatkan pekerjaan selama tiga tahun terakhir yang merupakan persyaratan bila perizinan usaha mereka mau diperpanjang.

Sebelumnya, Bank Indonesia memperkirakan sektor konstruksi di Bali tumbuh melambat pada triwulan ketiga 2018, karena telah selesainya beberapa proyek infrastruktur pemerintah-swasta menyambut Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia, Oktober 2018.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana di Denpasar, Minggu (9/9), mengatakan perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi itu turut mempengaruhi kinerja investasi yang diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

BI Bali dalam kajian ekonomi dan keuangan regional Agustus 2018 menyebutkan kinerja komponen investasi pada triwulan pertama tahun 2018 tumbuh 7,64 persen dan triwulan kedua tumbuh sebesar 6,88 persen. Melambatnya kinerja investasi per triwulan itu terutama didorong oleh melambatnya kinerja investasi bangunan.

Selain karena beberapa proyek infrastruktur pendukung pertemuan IMF dan Bank Dunia mulai rampung, perlambatan sektor konstruksi, lanjut Causa, juga didorong kenaikan suku bunga acuan BI yang berpotensi menaikan suku bunga kredit perbankan, termasuk suku bunga KPR.

Suku bunga acuan BI pada Agustus 2018 naik 0,25 basis poin menjadi 5,5 persen setelah naik 0,5 basis poin pada bulan Juni dari 4,75 persen.