Pimpinan DPR usul bentuk Timwas rehabilitasi daerah bencana

Kami mengusulkan adanya Tim Pengawas DPR untuk mempercepat pemulihan ...

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan DPR RI akan mengusulkan pembentukan Tim Pengawas DPR untuk mempercepat pemulihan dan rehabilitasi bagi daerah terkena musibah dalam beberapa bulan terakhir.

"Pimpinan DPR sudah berbicara dan akan mengadakan Rapat Pimpinan karena kami mengusulkan adanya Tim Pengawas DPR untuk mempercepat pemulihan dan rehabilitasi daerah terkena musibah, khususnya Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan langkah itu bagian dari upaya membantu pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan penanganan bencana yang sedang terjadi.

Fahri mengajak 283 anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut mengheningkan cipta dan mendoakan para korban bencana di NTB dan Sulteng.

Dalam Rapat Paripurna tersebut diwarnai berbagai interupsi terkait bencana alam khususnya yang terjadi di Sulteng, misalnya, anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo mengkritik langkah pemerintah dalam penanganan korban bencana.

Dia mencontohkan anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diturunkan dari Rp2,9 triliun menjadi Rp1,7 triliun.

"Fraksi Gerindra di Komisi V DPR sempat 'walk out' meninggalkan ruang karena anggaran BMKG diturunkan hampir Rp1,1 triliun. Kepedulian pemerintah kurang terhadap nyawa rakyat Indonesia," ujarnya.

Dia juga mengkritik penurunan anggaran Basarnas dari Rp4 triliun lebih menjadi Rp1,9 triliun padahal mereka harus bisa mendetekai awal bencana termasuk mitigasi agar masyarakat terhindar dari bencana.

Anggota Fraksi Partai Golkar M. Misbakhun mengatakan pemerintah saat ini sedang membahas RAPBN 2019 dan memang ada penurunan anggaran namun masih berproses.

Dia mengatakan kalau pun anggaran menurunkan anggaran BMKG dan penanggulangan bencana nasional bukan berarti pemerintah dalam menangani masalah di Palu dan Donggala tidak menggunakan anggaran yang sudah ada.

"Kejadian di Palu dan Donggala itu 2018, tahun 2019 itu anggarannya masih dibahas dan kita tidak bisa mengaitkan dan menghubungkan masalah anggaran tersebut dengan cara pemerintah menangani dan berpihak bagaimana masyarakat di Palu dan Donggala ditangani bencananya," katanya.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah turun ke lokasi bencana dan itu adalah perhatian pertama untuk hadir di tengah masyarakat merasakan penderitaan di sana.

Dia mengajak semua pihak berpikir dalam kecerdasan dan kejernihan serta jangan mempolitisasi bencana secara berlebihan.