Semarang (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Muladi, mengatakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, merupakan langkah tepat untuk mengatasi ancaman krisis energi. "PLTN itu pilihan tepat karena Indonesia krisis energi. Di negara lain nuklir merupakan sesuatu yang sangat membantu. Kalau soal ekses, itu soal pengamanan. Kita bisa belajar dari negara-negara maju," kata Muladi di Gradhika Bakti Praja Kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Semarang, Rabu. Menurut dia, pro dan kontra pembangunan PLTN tersebut harus dijawab dengan penelitian akademis dan perbandingan dengan negara lain. Mantan Rektor Undip Semarang itu tidak sependapat dengan pernyataan bahwa negara-negara maju mulai meninggalkan nuklir sebagai sumber energi dan beralih ke sumber energi alternatif. Negara-negara maju justru semakin mengembangkan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi, katanya. "Nuklir itu bukan senjata, melainkan energi. Jangan bicara soal Chernobyl," katanya. Untuk menjawab kekhawatiran terjadi kebocoran reaktor, Muladi menyarankan pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan negara lain yang lebih dulu menggunakan teknologi ini. Ia menilai, Indonesia memiliki pengalaman cukup untuk mampu mengelola teknologi nuklir tanpa harus mengabaikan bantuan negara lain. "Orang yang menentang itu karena mereka tidak tahu. Indonesia sudah lama meneliti nuklir. Kalau kita bicara negara industri, energinya harus kuat," katanya. Menurut dia, Indonesia dan negara lain besar mengalami krisis energi dalam skala besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan minyak, gas, dan sumber daya alam lain sebagai sumber energi, mengingat jumlah sumber energi ini terbatas. Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria hingga sekarang terus menuai protes dari berbagai kalangan, terutama penduduk di Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati, yang secara geografis berdekatan dengan lokasi PLTN. LSM Masyarakat Reksa Bumi (Marem) yang dipimpin Dr. Lilo Sunaryo merupakan salah satu organisasi yang terus menggalang dukungan untuk menolak rencana PLTN. Kalangan DPRD Jateng sebelumnya juga menolak rencana tersebut dan Selasa pekan ini (28/8) Aliansi Masyarakat Jateng yang terdiri atas petani, LSM, mahasiswa, dan elemen lain menggelar unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Jateng, menentang pembangunan PLTN. Greenpeace Indonesia jauh hari juga mengatakan, PLTN bukan pilihan tepat untuk menjawab krisis energi, sebab Indonesia masih memiliki sumber energi alternatif terbarukan, seperti "biofuel", air, angin, hingga matahari.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
