Kemensos mobilisasi dapur umum untuk Donggala-Palu

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) memobilisasi Dapur Umum Lapangan (Dumlap) untuk Kabupaten Donggala dan Palu, serta menyiapkan tempat perlindungan sementara (shelter) untuk korban gempa dan tsunami di wilayah tersebut.

"Kami memberangkatkan enam Dapur Umum Lapangan dari daerah sekitar gempa, yakni Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan ditambah lagi menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Saat ini kami sedang siapkan penambahan dapur umum tersebut," kata Mensos di Palu, Minggu (30/9), seperti tercantum dalam rilis Kemensos yang diterima Antara.

Langkah tersebut diambil sebagai tindakan gawat darurat pascagempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, yang disusul tsunami pada Jumat (28/9) sekitar pukul 17.02 WIB.

Agus mengatakan satu unit Dumlap dapat menyediakan dua ribu nasi bungkus dalam satu kali memasak yang akan dilakukan tiga kali sehari. Artinya, dalam satu hari satu dapur umum menghasilkan enam ribu nasi bungkus.

"Jika ada enam Dumlap, harapannya bisa melayani hingga 36 ribu nasi bungkus per hari," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa pada Minggu pagi, Tim Kementerian Sosial bersama Tagana Gorontalo telah tiba di Palu. Tugas tim dari pusat ini adalah untuk melakukan pemetaan titik dapur umum dan pendirian shelter, berkoordinasi dengan dinas sosial setempat, BNPB dan berbagai lembaga pegiat kemanusiaan yang tergabung dalan Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan.

Kemensos, lanjutnya, juga menyiapkan 3.000 sembako yang dibeli di Makassar. Selanjutnya akan didistribusikan ke Palu dan Donggala oleh Tagana.

"Tim juga sudah membangun tenda serbaguna untuk rumah sakit darurat, membagikan velbed untuk pasien yang bergeletakan di halaman rumah sakit, menyiapkan dapur umum lapangan di depan rumah jabatan gubernur, menetapkan Pusdalop Sosial di Kantor Dinas Sosial Provinsi," kata Menteri.

"Insya Allah hari ini disiapkan tenda serba guna untuk posko induk sosial," katanya.

Seluruh upaya tersebut, lanjutnya, merupakan tugas dan kewajiban Kementerian Sosial dalam masa tanggap darurat bencana yang mencakup aktivasi Sistem Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial, Pengerahan SDM Tagana dan relawan sosial, aktivasi Kampung Siaga Bencana (KSB) dan SDM yang ada dalam lingkup Kemensos, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sakti Peksos, dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

"Serta pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya, advokasi dan layanan dukungan psikososial," ujar Agus.