Jakarta (ANTARA News) - DPR tidak merestui kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla ke Malaysia untuk menghadiri HUT negara itu pada 31 Agustus. Hal itu merupakan kesimpulan pertemuan sejumlah pimpinan organisasi pemuda, kalangan atlet karateka dan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu. Pertemuan itu dipandu Wakil Ketua Komisi I DPR, Sidharto Danusubroto, didampingi Arif Mudatsir Mandan dan Yusron Ihza serta dihadiri Ketua DPR, Agung Laksono. DPR bahkan meminta pemerintah mengevaluasi hubungan diplomasi kedua negara, menyusul aksi kekerasan terhadap warga Indonesia, termasuk TKI oleh aparat negara Malaysia. Arif mudatsir menyatakan tidak ada ruginya Indonesia mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. "Kalau kita tarik juga 1,5 juta TKI kita, Malaysia pasti kelabakan," katanya. Arif Mudatsir mengemukakan Indonesia tidak bisa membiarkan tindakan Malaysia kepada warga negara Indonesia. Tindakan Malaysia sudah di luar kewajaran, karena secara beruntun dilakukan kepada TKI serta kepada warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia. Terakhir dilakukan terhadap Ketua Dewan Wasit Karateka Indonesia, Ronald Pieter Kolopita. "Penghinaan Malaysia terhadap Indonesia sudah sedemikian dalam. Tidak lagi memerhatikan norma-norma hubungan baik sebagai tetangga," katanya politisi PPP itu. Arif menyatakan peninjauan kembali hubungan diplomatik kedua negara harus dilakukan sebagai tindakan balasan atas sikap Malaysia kepada warga Indonesia. "Tindakan Malaysia tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus tegas," katanya. Dalam kaitan rencana penyisiran yang dilakukan kalangan pemuda kepada warga Malaysia, Arif menilai tindakan itu sebagai balasan karena pemerintah tidak tegas terhadap Malaysia. "Itu sebagai bukti adanya kemarahan, yang disebabkan oleh pemerintah yang tidak tegas terhadap Malaysia," katanya. Malaysia menolak untuk meminta maaf kepada Indonesia, kata Arif, sikap itu sebagai bentuk kesombongan Malaysia. Komisi I DPR telah menetapkan jadwal untuk memanggil Dubes Malaysia untuk Indonesia guna dimintai klarifikasi. Dubes Malaysia harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pertemuan dengan Komisi I DPR. Selain memanggil Dubes Malaysia, Komisi I mendesak pemerintah agar menarik sementara Dubes RI untuk Kuala Lumpur. Komisi I akan meminta Dubes Malaysia menyampaikan informasi dan data berbagai persoalan terkait sikap Malaysia terhadap warga Indonesia. Dalam pertemuan ini, DPR juga akan melakukan diplomasi dengan parlemen Malaysia. Khusus hubungan diplomatik, Komisi mendesak Menlu menurunkan status hubungan diplomatik dengan Malaysia. (*)
Copyright © ANTARA 2007
