Indonesia-Amerika Serikat sepakat majukan kerja sama ruang siber

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memajukan kerja sama ruang siber (cyberspace), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Muhammad Anshor, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr, telah menandatangani dokumen Pernyataan Kehendak tentang Memajukan Kerja Sama Ruang Siber Yang Erat pada 28 September 2018 di Jakarta.

Penandatanganan Pernyataan Kehendak menjadi bentuk perwujudan komitmen kedua negara dalam meningkatkan kerja sama ruang siber sebagaimana disepakati pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat pada Oktober 2015.

Dirjen Muhammad Anshor menekankan bahwa kerja sama internasional tentang ruang siber, termasuk dengan AS, penting dalam menghadapi bentuk tantangan dan permasalahan siber yang terus berkembang.

"Pernyataan Kehendak ini didasari oleh kemitraan yang telah ada dan memperkuat kerjasama dalam ruang siber yang mendukung semangat demokrasi dan pertumbuhan ekonomi," ujar Donovan Jr.

Acara penandatanganan Pernyataan Kehendak tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Badan Siber dan Sandi Negara; Kepolisian Republik Indonesia; dan unit/satuan kerja terkait di Kementerian Luar Negeri.

Pernyataan Kehendak ini akan menjadi kerangka kerja untuk memajukan kerja sama dan pembangunan kapasitas ruang siber nasional serta memperkuat kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pelaksana tugas dan pengkonsolidasi keamanan siber nasional.

Beberapa area kerja sama yang diatur dalam Pernyataan Kehendak itu, antara lain diskusi mengenai pengembangan strategi ruang siber nasional, kemampuan manajemen insiden nasional, kapasitas dan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan siber, peningkatan kesadaran akan keamanan siber. Selanjutnya, kedua pihak akan menyusun rencana aksi untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kerja sama konkret di bawah pernyataan kehendak itu.