Pulau reklamasi sebaiknya untuk ruang publik

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta Nirwono Joga menyarankan agar pulau-pulau reklamasi yang terlanjur dibangun dijadikan sebagai ruang terbuka bagi publik setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reklamasi.

"Pulau-pulau yang terlanjur dibangun sebaiknya untuk kepentingan publik seperti ruang terbuka hijau, hutan konservasi, atau jika Jakarta serius ingin menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, kawasan Pantura dapat dikembangkan menjadi komplek stadion olahraga baru bertaraf internasional," ujar Nirwono di Jakarta, Jumat.

Nirwono mengungkapkan, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani dampak penghentian reklamasi kedepannya. Selain itu, Gubernur Anies Baswesdan diharapkan menaati aturan tata kota.

"Gubernur harus taat aturan juga, tidak menerapkan standar ganda. Artinya juga tidak melanggar aturan tata kota seperti kasus Tanah Abang dan Penataan Kampung Akuarium. Pengembang tentu mebutuhkan kepastian hukum untuk berinvestasi dalam pembangunan kedepannya," kata dua

Menurut Nirwono, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah setelah menghentikan reklamasi. Pertama, pemerintah harus segera membuat rencana baru terhadap kelanjutan pemanfaaatan pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun.

Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa menjelaskan kembali rencana penataan ulang kawasan pantai utara yang berwawasan lingkungan tempat pulau-pulau yang sudah dibangun termasuk di dalamnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus siap menghadapi gugatan hukum dari para pengembang reklamasi dan memiliki solusi yang berkeadilan untuk mberikan kepastian investasi kedepannya.

Nirwono melanjutkan, rencana pemanfaatan pulau-pulau reklamasi menjadi sarana terbuka untuk kepentingan publik adalah jalan terbaik.

"Jadi win win solution, semua senang, atas nama bangsa dan negara," katanya.