Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka lowongan 112.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik, baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah akan memulai perekrutan segera setelah proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 usai.

"Mekanisme ini sudah umum di luar negeri dan kita sedang pertimbangkan bagi jabatan-jabatan fungsional tertentu seperti guru akan kita berlakukan PPPK," kata Muhadjir.

"Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah di dalam memerhatikan masalah guru dan tenaga kependidikan. Mohon kerja bersama semua pihak. Namun, semua masalah memang tidak mungkin diselesaikan semua dalam waktu singkat. Bertahap," tambah Muhadjir.

Muhadjir menambahkan dalam penerimaan CPNS, pemerintah menggunakan sistem yang sebelumnya digunakan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dia berharap itu dapat memudahkan pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sesuai standar BKN.

Kerja sama ini dilakukan guna lebih mendekatkan peserta dengan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di beberapa kabupaten/kota.

Muhadjir mengatakan saat ini hampir tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain menyediakan jaringan, kementerian juga berperan dalam penyediaan soal-soal yang digunakan untuk seleksi.

"Tinggal nanti ada modifikasi saja. Selama ini kan dipakai untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, kemudian nanti dipakai untuk tes CPNS," cetus dia.

Baca juga:
Seleksi guru honorer dibuka setelah seleksi CPNS
Mendikbud minta guru honorer tingkatkan kualitas

Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018