Bima mengatakan sistem yang diterapkan BKN dalam penerimaan CPNS sebenarnya tidak menjadi masalah untuk diterapkan di daerah mana pun, termasuk Papua dan Papua Barat.
"Itu sedang kami bahas, rasanya tidak akan ada permasalahan kalau kita menggunakan sistem yang ada sekarang. Jadi penolakan itu lebih didasarkan pada ketidaktahuan akan sistem ini," kata Bima di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Jumat.
BKN sudah mempelajari kendala yang dihadapi masyarakat Papua dan Papua Barat dalam hal pendaftaran CPNS Tahun 2018. Bima mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk mengetahui secara rinci persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat.
"Nanti kami akan lanjutkan rapat, kalau pun ada kesulitan mereka dalam menerapkan sistem itu, kami akan lakukan modifikasi sesuai dengan daerahnya," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala BKD Papua Barat Yustus Meidodga mengatakan permintaan agar penerimaan CPNS secara daring di daerah, salah satunya disebabkan oleh jumlah kuota yang belum pasti dari pemda setempat.
"Masyarakat meminta pendaftaran tidak online, tetapi itu semua dikembalikan kepada pemerintah pusat. Dari dulu kita sudah sampaikan supaya pendaftaran secara manual saja, tetapi sampai saat ini pemerintah pusat masih bersikeras," kata Yustus.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
