Frans Magnis: Jangan masukkan agama dalam politik

Kami dari berbagai agama sudah saling menerima bahwa orang bisa memilih siapa saja. Jadi jangan memasukkan perasaan agama ke dalam bidang politik."

Jakarta (ANTARA News) - Rohaniawan Katolik sekaligus budayawan Romo Franz Magnis Suseno mengingatkan agar pesta demokrasi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 tidak memasukkan persoalan agama ke dalam politik.

"Kami dari berbagai agama sudah saling menerima bahwa orang bisa memilih siapa saja. Jadi, jangan memasukkan perasaan agama ke dalam bidang politik," kata Magnis di Jakarta, Kamis, dalam tanggapannya pada pesan tokoh lintas agama untuk pemilu yang bermutu dan beradab.

Dia mengatakan seharusnya persoalan politik diperlakukan sebagaimana adanya dengan sistem politik di dalamnya. "Harus betul-betul mencegah jangan sampai pemilu demokratis yang akan dilaksanakan tahun depan mau dicampuri dengan unsur-unsur agama," kata Magnis.

Romo Magnis mencontohkan para tokoh lintas agama di Indonesia bisa bersama-sama saling menghormati dan menghargai. Sudah seharusnya, menurut Magnis, dalam bermasyarakat juga saling menghormati dan menghargai.

"Begitu juga kita semua saling menghormati dan menghargai dalam menjalankan demokrasi. Menghormati dan menghargai bahwa teman mungkin pilih tokoh berbeda dan kita tetap satu bangsa," kata dia.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan di dalam Islam pengaitan agama dan politik memang tidak dapat terelakan. "Tentu pengaitan itu harus menekankan nilai etika dan moral," kata Din.

Din bersama perwakilan tokoh agama-agama di Indonesia menyampaikan pesan bersama para tokoh agama untuk pemilu yang bermutu dan beradab.

Para tokoh agama meminta agar para tim sukses, relawan, atau simpatisan menahan diri dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat majemuk, terutama menyinggung wilayah sensitif menyangkut keyakinan agama, ras, antar-golongan, dan suku.

Selain itu para tokoh agama juga berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar melaksanakan tugas masing-masing secara benar, jujur, adil, profesional, imparsial, dengan penuh tanggungjawab.

Segenap warga bangsa juga didorong dalam proses demokrasi Indonesia yang berlangsung aman dan lancar secara jujur dan adil, dan senantiasa mengindahkan nilai-nilai moral dan etika keagamaan. Secara konsisten dan konsekuen.