Kami ingin anak-anak di pelosok desa sekali pun memiliki perkembangan psikologis dan kecerdasan yang baik.
Musi Rawas, Sumsel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, menjadikan program satu desa satu sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai salah satu kebijakan untuk keluar dari daerah tertinggal dengan menjadikan istri para Kepala Desa sebagai "Bunda PAUD".

"Wilayah kami masih berstatus daerah tertinggal karena itu kami berupaya untuk keluar dari status tersebut dengan melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat," kata Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan kepada Antara di Muara Beliti, Ibu kota Kabupaten Musi Rawas, Kamis.

Dikatakannya, salah satu kebijakan dan program yang dilaksanakan melalui pendirian sarana pendidikan anak usia dini di setiap desa yang berada di wilayahnya.

Saat ini terdapat 298 lembaga PAUD di seluruh Kabupaten Musi Rawas yang terdiri atas 198 desa dan 14 kecamatan.

Seluruh desa hingga di pelosok kabupaten telah memiliki sarana PAUD yang tidak sekadar asal-asalan didirikan tetapi berkualitas dengan menerapkan praktik terbaik bagi anak usia dini," ujar Bupati Hendra Gunawan.

Ia mengatakan pemkab sangat peduli terhadap pendidikan usia dini sebab pada masa yang disebut para ahli sebagai usia emas atau "golden age" (0-5 tahun) itu merupakan masa penting untuk menanamkan ilmu karena sekitar 80 persen otak anak berkembang pada periode tersebut.

Karena itu, pemkab bekerja sama dengan ibu-ibu PKK dan Himpaudi menyiapkan generasi muda yang cerdas, berani dan percaya diri dengan membentuk karakter sejak usia dini, ujar Hendra.

"Kami sadar terhadap ancaman narkoba, dampak dari media sosial penggunaan gawai yang berlebihan, karena `virus`-nya sudah menyebar tidak hanya di kota tetapi hingga ke pelosok desa," ujarnya.

 
Anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini "Sehati" Desa Kali Bening, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan (27/9) sedang mendengarkan tutior mendongengkan cerita rakyat. (Foto : Antara/Zita Meirina)


Pemkab membuat kebijakan yang berpihak pada pendidikan, khususnya PAUD, dengan mengalokasikan dari APBD selain itu pihaknya mewajibkan kepala desa menyiapkan anggaran dana desa untuk kegiatan PAUD dan menjadikan istri para Kepala Desa sebagai Bunda PAUD, agar peduli terhadap pembinaan anak usia dini di desanya.

"Mungkin belum semua kabupaten memenuhi program satu desa satu lembaga PAUD, tetapi di kami bisa terlaksana berkat kegigihan ibu-ibu PKK dan para Bunda PAUD yang rela masuk keluar hutan menempuh waktu berjam-jam dengan tantangan alam yang besar demi pendirian dan pembinaan lembaga PAUD desa," kata Bupati Musi Rawas.

Sementara itu, Bunda PAUD Musi Rawas Noviar Marlina mengatakan upaya gigih untuk mendirikan satu desa satu lembaga PAUD demi menyiapkan generasi Musi Rawas yang berkualitas di kemudian hari.

"Kami ingin anak-anak di pelosok desa sekali pun memiliki perkembangan psikologis dan kecerdasan yang baik sehingga secara berkala kami datang mengunjungi desa-desa PAUD agar para tutor, anak-anak dan orang tua tetap semangat," katanya.*

Baca juga: PAUD pun belajar siaga bencana

Baca juga: Seribuan guru PAUD Lampung berdemo tuntut kesetaraan


 

Pewarta: Zita Meirina
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018