Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan "imported inflation" atau inflasi yang berasal dari luar negeri ikut mendorong peningkatan harga kebutuhan pokok (sembako) di dalam negeri akibat ketergantungan impor yang masih tinggi. "Sebagian besar kebutuhan masyarakat masih impor, dan saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk seperti saat ini otomatis pengeluaran akan lebih besar," katanya di sela-sela sebuah diskusi terbatas, di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan situasi seperti ini disebut dengan "imported inflation" atau inflasi yang berasal dari luar negeri dan dampaknya terasa di Indonesia akibat ketergantuan impor. Namun, ia menilai tidak hanya akibat inflasi dari luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga sembako. Kesalahan pemerintah melakukan tata kelola sembako juga menyebabkan kenaikan harga sembako sering berulang. "Kenaikan harga barang pokok saat ini memang ada penyebabnya, yaitu bukan pemerintah dan ada yang murni pemerintah. Ini multi, cermin dari bermacam-macam permasalahan," katanya. Ia menuding ketidaktuntasan pemerintah untuk mengatasi flu burung menyebabkan penyakit tersebut semakin menyebar dan mendorong kenaikan harga ayam dan telur. Hal lain yang dia kritisi adalah mengenai kebijakan menaikan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) dari 1,5 persen menjadi 6,5 persen. Faisal menganggap kebijakan tersebut mandul. Menurut dia, kebijakan stabilisasi yang dikeluarkan harus lebih mengenai sasaran. "Apa sih perhatian pemerintah dalam hal ini, rakyat miskin kan?. Jadi sudah dipaketkan saja minyak goreng dengan raskin," katanya. Dia mengatakan pemerintah harus segera berkaca pada pengalaman yang lalu mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut, sebelum kesabaran masyarakat melebihi batasnya. Saat ditanya apa yang seharusnya pemerintah lakukan, dia hanya menjawab, seharusnya pemerintah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan mengingat kejadian ini sudah berulang kali terjadi. Dia juga mengatakan agar Presiden segera menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengingat sudah bayak keluhan mengenai otonomi daerah. Dia berpendapat hal tersebut juga berpengaruh dengan ekonomi.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
